Partai Demokrat NTB turunkan baliho Anies - AHY

Mataram (ANTARA) - DPD Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat (NTB) menginstruksikan kader menurunkan seluruh baliho Anies-AHY imbas kabar keputusan Anies Baswedan yang memilih Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

"Sesuai dengan instruksi DPP Partai Demokrat sejak tadi malam Kamis (31/8), kami langsung menurunkan seluruh atribut bergambar Anies-AHY di seluruh wilayah NTB," kata Sekretaris DPD Partai Demokrat NTB Andi Mardan melalui telepon dari Mataram, Jumat.

Ia mengatakan keputusan menurunkan seluruh baliho atau atribut bergambar Anies-AHY karena koalisi yang dibangun bersama Partai Demokrat, NasDem, dan PKS sudah keluar dari pakem sebenarnya di mana sebelumnya meminta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudoyono (AHY) sebagai bakal cawapres mendampingi Anies Bawswedan di Pilpres 2024.

"Soal paket Anies-Muhaimin Iskandar ini, Partai Demokrat tidak pernah diajak komunikasi sebagai mitra koalisi. Padahal dari sebelumnya mereka sudah bersurat untuk meminta AHY sebagai cawapres, tapi tiba-tiba datang dengan mitra koalisi baru," kata dia.

Meski begitu, Andi Mardan menegaskan menolak anggapan bahwa keputusan Partai Demokrat menurunkan seluruh atribut Anies-AHY karena Partai Berlambang Mercy itu kecewa dan terbawa perasaan dalam politik.

"Tidak ada istilah kami baper politik. Tetapi sebagai mitra koalisi mestinya kami diajak bicara dan berdiskusi bukan dengan memberikan keputusan sepihak. Karena kami memahami posisi meski sejak awal kami juga menyerahkan keputusan bakal cawapres kepada Anies," kata dia.

Sebelumnya pada Selasa (29/8) malam di NasDem Tower, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres Anies.

Sejauh ini, Anies belum memberikan komentar terkait kerja sama politik NasDem dan PKB, begitu pula dengan pengumuman Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden yang mendampingi di Pilpres 2024.

Untuk diketahui, pendaftaran bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pasangan capres dan cawapres diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi syarat perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR, atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini, ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung partai politik atau gabungan partai peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.