Gubernur Kepri: Anak Harus Sekolah

Senin, 23 Mei 2011 22:19 WIB

Dabo Singkep (ANTARA News) - Gubernur Kepulauan Riau H Muhammad Sani menyatakan, tidak boleh ada anak tidak sekolah hanya bila terkendala biaya dari orang tua.

Untuk membantu kelanjutan sekolah, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota akan membantu biaya sekolah maupun asrama, katanya ketika bertatap muka dengan warga Desa Pekajang di Pulau Pekajang Kecil (Cibia) di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, Senin.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri pada 2011 menyediakan 10.500 beasiswa untuk pelajar sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah (MA). Besar bantuan uang sekolah untuk setahun Rp780 ribu per siswa. Pada tahun 2010 Pemprov Kepri menyediakan 1.000 beasiswa.

Selain itu supaya tidak ada yang lolos dari wajib belajar sembilan tahun, aparat Pemprov Kepri menyisir di pulau-pulau terpencil.

Bila petugas mendapati 15-20 KK, Pemprov Kepri akan membangun sekolah kecil seperti yang sudah dilakukan di Pulau Seberas Kabupaten Karimun serta di Senayang Kabupaten Lingga.

Program beasiswa, bantuan berupa biaya asrama pelajar, kata Gubernur, dibuat supaya anak-anak dari keluarga miskin sekalipun dapat mengembangkan potensi dan dengan mengenyam pendidikan dapat membantu orang tua dan mencapai cita-cita.

Gubernur berusia 69 tahun itu menyatakan dilahirkan dari keluarga miskin, tetapi tidak sampai berhenti menimba pendidikan.

Di Pulau Cibia terdapat 50 orang pelajar SDN 002 dan 16 siswa SMPN Satu Atap yang dipimpin Baharudiansyah selaku pelaksana tugas kepala sekolah.

Kepada Gubernur Sani, ia melaporkan bahwa pada tahun ini delapan orang siswa SMPN Satu Atap sedang menunggu hasil ujian nasional, tetapi enam orang di antara mereka tidak akan melanjutkan ke SMA/SMK karena terkendala biaya.

Selain itu, kata Baharudiansyah, untuk mendidik siswa SMP, sekolah masih menugasi guru SD yang berjumlah 13 orang termasuk kepala sekolah dan tata usaha.

Ia mohon Gubernur membantu pengadaan tiga lokal kelas baru dan satu ruang majelis guru, serta mengangkat penjaga sekolah menjadi pegawai tidak tetap (PTT), guru tidak tetap menjadi PTT, dan mengadakan seorang guru agama.

Menindaklanjuti cetusan Plt Kepsek SDN 002 dan SMPN Satu Atap Pekajang, dan instruksi langsung dari Gubernur, Kepala Dinas Pendidikan Kepri Yatim Mustafa menyisir ke sekolah bersangkutan yang beberapa meter letaknya dari balai pertemuan.

Di halaman sekolah ia mendapati enam orang siswa yang terancam putus sekolah bila tamat sekolah menengah pertama.

Mereka adalah Juniati, Nurjanah, M Agil, Megaria, Intan Sari dan Sarini.

''Kalau mereka dinyatakan lulus UN yang diumumkan pada 27 Mei, kami minta Kadisdik Kabupaten Lingga untuk mempriotaskan lima kursi di SMAN Daik Lingga, sedangkan seorang lagi, Intan Sari, memilih SMA di Belinyu, Bangka."

Disdik Kepri, katanya, juga akan membantu biaya Davison dan Noslan yang sempat studi di SMA Dabo, tetapi terhenti karena soal biaya.

Kedua remaja itu akan disekolahkan lagi di SMA Daik Lingga sesuai dengan permintaan masing-masing karena ada keluarga di sana, kata Yatim.

Mengenai penambahan ruang, katanya, akan diusahakan pada anggaran 2012 untuk membangun dua lokal kelas dan satu ruang majelis guru.

Pemprov, katanya, akan mengkaji permohonan membangun 10 rumah untuk guru di Pekajang yang selama ini menyewa di rumah penduduk, serta pengadaan kapal cepat 200 PK untuk guru atau warga berangkat ke ibu kota, Daik Lingga yang bila dengan pompong (perahu bermotor kecil) makan waktu tempuh 10 jam.

(ANT-JSB/Z002/Btm3)