Batam (ANTARA) - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan TPID DKI Jakarta bersinergi untuk memperkuat pengendalian inflasi daerah.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri Suryono dalam keterangan yang diterima di Batam, Jumat, mengatakan kondisi kedua provinsi yang relatif sama serta bukan merupakan daerah penghasil, menjadi fondasi sinergi kedua TPID untuk menyelenggarakan pertemuan tingkat tinggi (high level meeting).
Ia menjelaskan pada Oktober 2023, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 2 (dua) kota di Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 2,46 persen (yoy).
"Sementara itu inflasi IHK Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar 2,08 persen (yoy). Capaian inflasi di kedua provinsi tersebut berada dalam rentang sasaran inflasi nasional yang ditetapkan pemerintah, yaitu sebesar 3 persen ± 1 persen," katanya.
Pertemuan TPID Kepri dan TPID DKI Jakarta dilanjutkan dengan mengunjungi dua BUMD untuk memperdalam model bisnis pangan tersebut, termasuk mengidentifikasi peluang kolaborasi antara kedua provinsi.
Kata Suryono, ke depan TPID Kepri dan DKI Jakarta berkomitmen untuk terus bersinergi dalam pengendalian inflasi.
Sinergi dapat dilakukan melalui pencocokan bisnis (business matching) antar BUMD dari kedua daerah dalam rangka pemenuhan pasokan.
Asisten Perekonomian dan Keuangan (Asperkeu) Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Sri Haryati menyebutkan bahwa kontribusi inflasi DKI Jakarta terhadap nasional sebesar 26,90 persen.
"Jika diperluas ke area Jabodetabek, kontribusi terhadap inflasi nasional tercatat sebesar 46,15 persen," ujar Sri.
Ia menyampaikan DKI Jakarta juga menghadapi tantangan berupa peningkatan permintaan bahan pangan yang signifikan pada siang hari seiring dengan banyaknya jumlah pekerja yang merupakan residen dari daerah penyangga DKI Jakarta.
"Oleh karena itu, ketersediaan bahan pangan merupakan faktor kunci dalam pengendalian inflasi DKI Jakarta," kata dia.
Untuk memastikan hal tersebut tetap terjaga, TPID DKI Jakarta menerapkan strategi dengan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan yang dimiliki.
Berita Terkait
Disperindag Batam tingkatkan sosialisasi Fuel Card untuk beli Pertalite
Jumat, 17 Mei 2024 16:39 Wib
Pemkot Batam targetkan galang dana Rp2 M untuk korban longsor di Sumbar
Jumat, 17 Mei 2024 15:28 Wib
Dinkes Tanjungpinang lanjutkan program layanan KB gratis hingga Juni 2024
Jumat, 17 Mei 2024 15:09 Wib
Kemensos berikan bantuan ke pelaku usaha di Natuna Kepri
Jumat, 17 Mei 2024 11:14 Wib
Pemkab Natuna ajak masyarakat untuk lestarikan budaya menganyam tikar
Jumat, 17 Mei 2024 10:53 Wib
Data Center BP Batam lebarkan sayap hingga ke Sumsel
Jumat, 17 Mei 2024 9:32 Wib
Kantor Bahasa Kepri sebut literasi bisa memperkuat kecakapan finansial
Jumat, 17 Mei 2024 7:43 Wib
Polda Kepri periksa urine personel di Polres Kepulauan Anambas
Jumat, 17 Mei 2024 7:39 Wib
Komentar