Tanjungpinang (ANTARA) - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad membantah rumor bahwa pihaknya bersama UNHCR Indonesia telah menyepakati menjadikan Pulau Galang di Batam sebagai tempat penampungan pengungsi Rohingya.
"Rumor itu tidak benar dan disebarkan oleh akun-akun media sosial yang tidak bertanggung jawab. Saya tegaskan belum ada kesepakatan apapun antara Pemprov Kepri dan UNHCR Indonesia mengenai Pulau Galang," kata Gubernur Ansar di Tanjungpinang, Selasa.
Ansar juga menampik kabar yang menyatakan jika UNHCR Indonesia telah menerima tanah kosong dari Pemprov Kepri untuk dijadikan tempat pengungsi Rohingya.
"Itu hoaks. Kami tidak pernah memberikan tanah kosong kepada UNHCR Indonesia," ujarnya.
Baca juga: Mahfud Md pastikan Pulau Galang di Batam tidak jadi tempat pengungsi Rohingya
Ia mengatakan penyebaran rumor tersebut berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Ia pun meminta masyarakat tidak mudah percaya dengan informasi yang tidak jelas sumber dan kebenarannya.
Menurut Ansar, Pemerintah Indonesia saat ini memang melihat keberadaan pengungsi Rohingya adalah sebuah keadaan yang harus diselesaikan, namun pemerintah belum mengambil kebijakan apapun, apalagi diisukan menunjuk Pulau Galang sebagai titik penampungan warga Rohingya.
"Saya minta warga bijak merespons informasi di internet. Jangan sampai terpengaruh oleh provokasi yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa kita," ucap Ansar.
Selain itu, Ansar turut menegaskan sampai saat ini tak ada arahan dari pemerintah pusat mengenai penempatan pengungsi Rohingya di Pulau Galang.
Baca juga: Puluhan imigran Rohingya dari Aceh Timur ditolak di Lhokseumawe
Pemerintah pusat, kata dia, masih berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan UNHCR Indonesia untuk mencari solusi terbaik bagi pengungsi Rohingya.
Pemprov Kepri menghormati keputusan pemerintah pusat dan UNHCR Indonesia sebagai lembaga yang berwenang dalam menangani masalah pengungsi.
"Kami siap mendukung upaya-upaya yang dilakukan pemerintah pusat dan UNHCR untuk menyelesaikan masalah pengungsi Rohingya secara humanis dan sesuai ketentuan hukum internasional," kata Ansar menegaskan.
Hal senada juga disampaikan oleh UNHCR Indonesia melalui akun resmi mereka, yang menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah meminta tempat atau pulau tersendiri untuk pengungsi Rohingya, termasuk menyepakati soal penempatan pengungsi dari Myanmar tersebut di Pulau Galang, Batam, Kepri.
"Mohon bijak dalam memproses informasi di internet karena komentar-komentar ini bukan dari akun resmi UNHCR Indonesia. Ikuti perkembangan info terbaru dari akun-akun resmi @UNHCRIndonesia yang berupaya menemukan solusi terbaik untuk semua bersama Pemerintah Republik Indonesia," tulis UNHCR Indonesia.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Gubernur Kepri bantah Pulau Galang jadi penampungan pengungsi Rohingya
Baca juga:
Bupati Natuna ingatkan kepala desa dan BPD bersinergi
XL Axiata kenalkan SKKL BaSICS ke pelaku usaha di Batam
Pemkot Tanjungpinang sambut kedatangan wisnus perdana di bandara RHF
Bandara Tanjungpinang angkut 10.005 penumpang Natal dan Tahun Baru
Berita Terkait
Pemkot Batam buka pendaftaran Fuel Card 5.0 BBM Pertalite tahap II
Senin, 2 Desember 2024 19:06 Wib
PLN Batam kembali berkontribusi perkuat sistem kelistrikan di Sulawesi
Senin, 2 Desember 2024 18:50 Wib
KPU: Partisipasi pemilih Pilkada 2024 di Natuna meningkat
Senin, 2 Desember 2024 18:13 Wib
KPBPB Batam proyeksikan realisasi investasi di tahun 2024
Senin, 2 Desember 2024 17:22 Wib
Dispora Kota Batam sukses gelar dua program baru di tahun 2024
Senin, 2 Desember 2024 17:03 Wib
Bapenda Kota Batam hadirkan program relaksasi pajak untuk tarik piutang
Senin, 2 Desember 2024 16:20 Wib
BP3MI fasilitasi penjemputan PMI yang alami koma di Singapura
Senin, 2 Desember 2024 15:39 Wib
Bandara Hang Nadim Batam ajukan penerbangan ekstra antisipasi natal-tahun baru
Senin, 2 Desember 2024 15:02 Wib
Komentar