Pemekaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Harus Dikaji
Tanjungpinang (ANTARA News) - Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Sukhri Fahrial, berpendapat, pemekaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan harus melalui kajian yang matang agar berhasil maksimal.
"Kami minta Pemprov Kepri dan Pansus Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) mengkaji lebih dalam rencana pemekaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebelum direalisasikan," ungkap Sukhri yang diusung Partai Hati Nurani Rakyat, yang dihubungi dari Tanjungpinang.
Pemerintah Kepri dan Pansus SOTK DPRD Kepri dapat mempelajari sistem yang digunakan Pemerintah Yogyakarta dan Bali dalam mengembangkan pariwisata dan kebudayaan.
Menurut Sukhri, Pemerintah Yogyakarta dan Bali memiliki Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan.
"Hasil kajian juga dapat digunakan untuk menghindari perdebatan politik yang panjang terhadap rencana pemekaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan," ungkapnya.
Fraksi Demokrat dan Fraksi Amanat Nasional DPRD Kepri menolak rencana pembentukan Badan Ketahanan Pangan dan pemekaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
Penolakan tersebut disampaikan juru bicara masing-masing fraksi dalam rapat pendapat akhir fraksi yang digelar Pansus SOTK baru-baru ini.
Sementara lima fraksi lainnya setuju pemerintah membentuk Badan Ketahanan Pangan dan pemisahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, namun hal itu harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
"Pada prinsipnya fraksi kami (Fraksi Pelopor Nurani Peduli Damai Indonesia Baru) menyetujui pemekaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta pembentukan Badan Ketahanan Pangan, namun rencana itu harus dilakukan melalui berbagai kajian," ungkapnya.
Juru bicara Fraksi Demokrat, Joko Nugroho, mengatakan, Pembentukan Badan Ketahanan Pangan membutuhkan kajian khusus dan mendalam.
"Untuk saat ini badan tersebut belum diperlukan, karena untuk efektivitas anggaran dapat dikerjakan oleh Dinas Pertanian Kepri," katanya.
Sementara rencana pemekaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Fraksi Demokrat berpendapat, belum saatnya dilakukan, karena akan membebani anggaran.
Selain itu, rencana pembentukan Dinas Kebudayaan tidak efektif, karena masih berhubungan dengan kepariwisataan.
"Dalam perspektif sosial kultural, pariwisata di Kepri masih membutuhkan kebudayaan melayu sebagai roh untuk meningkatkan sektor pariwisata. Pariwisata dan budaya di Kepri masih membutuhkan proses yang panjang untuk menjadikannya berdiri sendiri," ujar Joko.
Sementara juru bicara Fraksi Amanat Nasional DPRD Kepri, Alex Guspeneldi, mengatakan, Kepri belum membutuhkan Badan Ketahanan Pangan, karena wilayah tersebut bukan sebagai daerah penghasil pangan.
"Pembentukan Badan Ketahanan Pangan akan membebani anggaran, karena itu sebaiknya cukup ditangani dinas yang sudah ada secara maksimal," ujarnya.
(ANT-NP/A013/Btm3)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
