TPN Ganjar-Mahfud desak KPU dan Bawaslu untuk awasi hitung cepat Pilpres 2024

id Pilpres 2024,Pemilu 2024,KPU,Bawaslu,TPN Ganjar-Mahfud,Quick Count,pemilu, pilpres,aria bima,hitung cepat

TPN Ganjar-Mahfud desak KPU dan Bawaslu untuk awasi hitung cepat Pilpres 2024

Arsip foto - Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Andi Gani Nena Wea (kanan) bersama Ketua Tim Penjadwalan Aria Bima (kiri) memberikan keterangan terkait persiapan kampanye akbar di Stadion Utama GBK di Jakarta, Selasa (30/1/2024). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nz

Jakarta (ANTARA) - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk meregulasi dan mengawasi secara ketat hitung cepat (quick count) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mengingat adanya ketidakpercayaan masyarakat yang meluas terhadap lembaga-lembaga survei.

Quick count atau hitung cepat adalah proses penghitungan suara yang dilakukan lembaga di luar KPU dengan menggunakan sampel hasil pemungutan suara dari sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"KPU dan Bawaslu harus mengatur dengan tegas dan mengawasi quick count yang liar untuk mencegah manipulasi hasil hitung cepat yang dapat memicu gejolak di masyarakat," kata Ketua Tim Penjadwalan TPN Ganjar-Mahfud, Aria Bima, dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Kamis.

TPN mencermati beberapa lembaga survei yang secara serempak diduga melakukan upaya penggiringan opini masyarakat bahwa pemilu akan dimenangkan dengan hanya satu putaran oleh pasangan calon nomor urut 2.

Dia menyatakan bahwa narasi-narasi seperti "02 menang satu putaran" atau "pilih yang sudah pasti menang saja" terus digaungkan secara sistematis dan termasuk dalam bagian strategi memengaruhi perilaku memilih masyarakat.
 

Aria menganggap metodologi survei masih sangat bisa diperdebatkan secara akademik dan terbukti di beberapa tempat terdapat anomali. Misalnya, di beberapa wilayah undecided voters (orang-orang yang menyembunyikan pilihan atau benar-benar belum punya pilihan kandidat) bisa mencapai di atas 80 persen.

Dia mengacu hasil survei lembaga Indopol yang pada bulan Januari 2024 memutuskan untuk tidak merilis tingkat elektabilitas setiap pasangan calon presiden-calon wakil presiden karena selama survei berlangsung menghadapi penolakan dari responden. Hal tersebut disebabkan antara lain menolak untuk dipetakan, takut karena intimidasi, dan trauma karena pernah tidak mendapatkan bantuan sosial akibat menjadi responden.

Karena itu, pihaknya mendesak agar KPU dan Bawaslu bertindak tegas menegakkan aturan dan kode etik terhadap seluruh lembaga survei yang akan melakukan quick count pada hari pemilihan.

Baca juga:
Mewujudkan pemilu damai dengan kearifan lokal di "Kota Gurindam"

Ganjar komitmen beri perlindungan kepada masyarakat adat

KPU Natuna: Logistik pemilu sudah tiba di PPK Pulau Laut



Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: TPN Ganjar-Mahfud desak KPU dan Bawaslu awasi 'quick count' Pilpres

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE