Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengemukakan Presiden Joko Widodo memberikan restu kepada empat menteri di Kabinet Indonesia Maju (KIM) hadir sebagai saksi di sidang sengketa Pilpres 2024.
"Dari awal, pemerintahan kita ini sangat menghormati hukum dan tidak pernah Presiden mengintervensi," kata Moeldoko di Jakarta, Kamis.
Moeldoko mengatakan bahwa Presiden tidak pernah mempermasalahkan permintaan Mahkamah Konstitusi (MK) menghadirkan sejumlah menteri untuk turut menyampaikan keterangan di sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca juga: Empat menteri dipastikan akan hadir dalam sidang PHPU
"Kalau MK meminta para menteri, enggak ada masalah. Presiden enggak menghalangi, dipersilakan," kata dia.
Justru penjelasan para menteri, kata dia, bisa memberi pemahaman kepada masyarakat sejauh mana keterlibatan mereka seputar kebijakan pemerintah dalam polemik tersebut.
"Artinya masyarakat bisa menilai. Jadi, enggak ada upaya untuk menghalangi dan seterusnya. Saya kira kita sangat hormat pada hukum dan Presiden tidak pernah ikut intervensi seperti itu," kata dia
Moeldoko memastikan semua menteri memenuhi undangan tersebut.
"Jadi, nanti kita lihat saja kalau memang dipanggil, menteri-menteri itu pasti akan mengikuti undangan itu. Jadi, tidak perlu diragukan, Presiden mengatakan silakan menteri bisa menghadiri itu," kata dia.
Baca juga: Bambang Widjojanto keluar dari ruang sidang MK saat Eddy Hiariej akan memberi paparan
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Moeldoko: Presiden restui empat menteri hadiri sidang sengketa pilpres
Berita Terkait
Bareskrim panggil Benny Ramdhani terkait sosok T judi online
Sabtu, 27 Juli 2024 7:54 Wib
Sidang perdana PK dari Saka Tatal kasus pembunuhan Vina digelar
Rabu, 24 Juli 2024 15:16 Wib
Kepala Bakamla RI imbau nelayan Natuna selalu waspada saat melaut
Selasa, 23 Juli 2024 18:07 Wib
Bawaslu Natuna gelar rakernis penyelesaian sengketa Pilkada 2024
Senin, 22 Juli 2024 16:26 Wib
Kamala Harris nyatakan siap maju dalam Pilpres AS
Senin, 22 Juli 2024 7:46 Wib
Joe Biden mundur sebagai kandidat Partai Demokrat dalam Pilpres AS 2024
Senin, 22 Juli 2024 5:46 Wib
Indonesia sambut positif fatwa hukum ICJ terkait tindakan Israel di Palestina
Sabtu, 20 Juli 2024 10:12 Wib
Desa bersih narkoba upaya BNN memperkuat sistem ketahanan sosial
Sabtu, 20 Juli 2024 8:53 Wib
Komentar