Pemprov Kepri Prioritaskan Transportasi Laut Buka Isolasi

Rabu, 23 November 2011 20:38 WIB

Jakarta (ANTARA Kepri) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memprioritaskan pembangunan transportasi laut dan udara untuk membuka isolasi daerah di provinsi itu yang secara geografis terdiri dari 96 persen lautan dan 4 persen daratan.

"Jika transportasi lancar tentu tidak ada daerah yang terisolasi. Lancarnya transportasi merupakan prioritas pembangunan di daerah kami," ujar Gubernur kepulauan Riau H Muhammad Sani saat berkunjung ke Wisma ANTARA di Jakarta, Rabu.

Kedatangan Gubernur Sani yang juga didampingi Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kepulauan Riau, Misbardi disambut Direktur Utama Perum LKBN ANTARA Ahmad Mukhlis Yusuf, Direktur SDM dan Umum Rajab Ritonga, Sekretaris Perusahaan Iswahyuni Syaifullah, jajaran redaksi ANTARA, serta Kepala Biro LKBN ANTARA Kepri Evy Ratnawati Syamsir.

Gubernur mengatakan, moda transportasi laut dan udara akan memperlancarkan arus barang, uang dan orang ke berbagai pulau sehingga perniagaan tumbuh serta kesejahteraan rakyat meningkat.

Ia menjelaskan, telah meminta kepada Menteri Perhubungan agar dapat menambah dengan kapal baru karena kapal pelayaran perintis yang ada saat ini sangat tidak layak untuk mengangkut penumpang, terkesan kumuh dan tidak terawat serta dikhawatirkan tidak sanggup menghadapi ombak besar.

"Permintaan penambahan kapal perintis baru, telah ditanggapi positif oleh Pak Menteri. Mudahan dalam waktu dekat Kepri dapat tambahan satu kapal perintis lagi," katanya.

Untuk memperlancar transportasi ke daerah terpencil Pemprov Kepri juga merencanakan membangun lapangan terbang di pulau terdepan yakni di Tambelan Kabupaten Bintan, dan di Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas.

Keberadaan lapangan terbang akan mempermudahkan transportasi udara ke daerah yang tidak hanya terkenal sebagai laman depan Indonesia tetapi juga untuk mengangkat potensi pariwisata wilayah tersebut.

Ia mengemukakan, wilayah Kepulauan Riau meliputi 2.408 pulau, termasuk 19 pulau terdepan yang empat di antaranya telah dijadikan sebagai wilayah administratif kecamatan.

Gubernur juga telah membentuk Badan Pengelola Daerah Perbatasan yang bertugas memetakan kebutuhan pulau terdepan berikut infrastrukturnya.

"Sudah saatnya prioritas diberikan untuk pulau-pulau terdepan karena terpencil," ungkap Gubernur Sani seraya menambahkan di masing-masing pulau terdepan ada mercusuar dan petugas navigasi.

Ia menyatakan sejauh ini keberadaan pulau-pulau terdepan Kepulauan Riau itu tidak di klaim negeri tetangga.

Wilayah provinsi "Negeri Segantang Lada" itu tidak hanya berbatasan dengan Malaysia, Singapura melainkan juga dengan Vietnam dan Kamboja.

"Pulau terdepan kami tidak ada yang diklaim negara tetangga tapi malah diambil provinsi tetangga," ungkap Sani yang risau sebab Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi baru-baru ini menetapkan Pulau Berhala masuk ke wilayah administrasi Kabupaten Tanjungjabung Timur, Jambi.

(E010/A013)