Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menambah anggaran subsidi bunga pinjaman modal usaha pelaku UMKM di Bank Riau Kepri Syariah (BRKS) pada APBD Perubahan tahun anggaran 2024.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pemprov Kepri Riki Rionaldi mengatakan pada APBD Murni 2024, alokasi anggaran subsidi bunga pinjaman pelaku UMKM sekitar Rp1 miliar, lalu di APBD Perubahan tahun berjalan ditambah lagi sebesar Rp400 juta.
"Jadi, total anggaran subsidi bunga pinjaman pelaku UMKM yang ditanggung Pemprov Kepri tahun 2024 sekitar Rp1,4 miliar," kata Riki di Tanjungpinang, Sabtu.
Ia menyampaikan bahwa tambahan anggaran tersebut kemungkinan baru bisa direalisasikan pada bulan Oktober 2024, karena saat ini dokumen APBD Perubahan masih dibahas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Baca juga: Pemkot Batam targetkan dua minggu untuk perbaikan kubah Masjid Agung
Riky menyatakan program pinjaman modal usaha itu ditargetkan menyasar 2.000 pelaku UMKM di Kepri, sementara sampai saat ini sudah terdapat sekitar 1.398 lebih pelaku UMKM yang mengakses program tersebut.
"Kita bekerja sama dengan BRKS menyediakan pinjaman modal usaha tanpa bunga (nol persen), karena bunganya ditanggung penuh Pemprov Kepri, sedangkan pelaku UMKM tinggal membayar pinjaman pokoknya saja," ujar Riki.
Lanjutnya mengutarakan program itu sudah berjalan selama tiga tahun terakhir, di mana pada tahun 2024 Pemprov Kepri menaikkan plafon pinjaman pelaku UMKM menjadi Rp40 juta, sedangkan dua tahun sebelumnya pinjaman maksimal sebesar Rp20 juta.
Menurutnya program itu bertujuan meningkatkan daya saing pelaku UMKM, sehingga diharapkan berpengaruh besar pada peningkatan capaian berbagai indikator makro yang digesa Pemprov Kepri tiap tahunnya.
"Kami juga memberikan pendampingan kepada mereka (pelaku UMKM) agar lekas naik kelas setelah dapat pinjaman modal usaha ini," ucapnya.
Riki menambahkan dari pantauan di lapangan selama tiga tahun terakhir, program pinjaman tanpa bunga tersebut berjalan lancar dan sukses. Pembayaran pinjaman modal usaha ke bank juga relatif lancar, bahkan ada beberapa pelaku UMKM yang sudah melunasi pinjaman Rp20 juta, lalu kembali mendapatkan pinjaman sebesar Rp40 juta.
Baca juga: Pemprov Kepri realisasikan program listrik gratis untuk 11.838 rumah tangga
Berbagai latar usaha pelaku UMKM antusias memanfaatkan program unggulan Pemprov Kepri tersebut, mulai dari sektor perikanan, pertanian, jasa serta pedagang. Paling dominan ialah sektor perdagangan, misalnya dengan membuka warung kelontong.
"Ada juga yang cepat naik kelas, contohnya anak muda buka warung kopi dapat pinjaman Rp40 juta dipakai untuk renovasi furnitur hingga dekorasi interior supaya pengunjung semakin nyaman," kata Riky.
Riky turut memaparkan persyaratan yang harus dipenuhi debitur atau pelaku UMKM adalah fotokopi KTP suami/istri, fotokopi kartu keluarga, fotokopi buku nikah, legalitas usaha (NIB/SKU dari kelurahan), dan fotokopi agunan (SHM/alashak/BPKB lima tahun terakhir).
Lalu, pas foto, rekening koran tabungan tiga bulan terakhir (jika ada), tidak sedang menikmati fasilitas pembiayaan usaha di bank lain, tidak termasuk daftar hitam BI serta syarat lain jika diperlukan oleh bank.
Selain itu, ia turut mengajak pelaku UMKM di Kepri untuk memanfaatkan dan mendaftarkan diri pada fasilitas berbagai pelatihan yang tersedia di Dinas Koperasi dan UKM Kepri.
"Ini bertujuan untuk dapat meningkatkan kapasitas SDM, daya saing, pengembangan digitalisasi usaha, kerjasama kemitraan dan perluasan pasar di tahun 2024," demikian Riki.
Baca juga: Disbudpar-Polda Kepri kolaborasi promosikan pariwisata Kota Batam
Komentar