BPP Natuna Rangkum Program 11 Lembaga

Selasa, 28 Februari 2012 22:11 WIB

Natuna (ANTARA Kepri) - Badan Pengelola Perbatasan Natuna merangkum program di 11 lembaga kementerian tahun 2012 untuk lokasi prioritas (lopri) I Kecamatan Bunguran Timur yang mencapai anggaran sebesar Rp163 miliar.

"Kita sudah final merekap program di masing-masing lembaga kementerian, yakni 11 lembaga untuk tahun 2012 di lopri I Kecamatan Bunguran Timur," ujar Sekretaris BPP Natuna, Sabri, Selasa di Ranai.

Sabri yang didampingi oleh Kepala Bagian Pengelolaan Potensi Kawasan, Tukino merinci untuk tahun 2012 ini
program terangkum di 11 lembaga kementerian, yakni antara lain terbesar di Dinas Pekerjaan Umum (PU) mencapai Rp79,59 miliar.

Kemudian, lanjutnya, disusul Dinas Kehutanan sebesar Rp44,78 miliar, perhubungan Rp20 miliar, kesehatan Rp6,046 miliar, pendidikan Rp4,375 miliar, pertanian Rp2,733 miliar, KPDT Rp2,262 miliar, Kemendagri Rp2,417 miliar, BPP Rp700 juta dan perdagangan Rp128 juta serta Polri sebesar Rp 140 juta.

"Sudah terangkum semua sesuai dengan jumlah anggaraan sebesar Rp163 miliar," ujarnya.

Sebelumnya Bupati Natuna, Ilyas Sabli mengatakan keberadaan BPP Natuna memiliki peran yang sangat penting terutama untuk membangun pulau terluar yang sudah dibagi tiga titik lokasi prioritas.

"Ke-3 titik lokasi prioritas ini merupakan fokus pembangunan bagi daerah-daerah terluar, sudah dibagi di titik-titik tersebut," ungkapnya.

Dia merinci ketiga titik lokasi prioritas antara lain, lokasi I meliputi Kecamatan Bunguran Timur yang memiliki Pulau Senoa yang berhadapan dengan wilayah Malaysia.

Kemudian, titik lokasi prioritas lokasi II untuk Kecamatan Serasan berbatasan dengan Brunai Darussalam dan titik lokasi III merupakan pulau terluar, yakni Kecamatan Pulau Laut dengan Pulau Sekatung yang berbatas dengan Vietnam dan Thailand.

"Diharapkan dengan keberadaan BNPP ini dapat memberikan konstribusi untuk meningkatkan kesejahteraan di titik lokasi yang sudah ditetapkan tersebut," tegasnya.

Keberadaan BPP ini juga diharapkan mampu mengembangkan wilayah perbatasan, sehingga bisa menjadi beranda depan Indonesia.

(KR-RST/M019)