"Rencana ini sebelumnya telah dibahas, sesuai arahan, Basarnas perlu ikut mendukung PLBN dengan membentuk Unit SAR di sini," kata Hikmatul Arif di Natuna, Rabu.
Hikmatul Arif, melakukan peninjauan Pos Lintas Batas Negara (PLBN ) Terpadu Serasan untuk mendukung rencana pembentukan Pos Unit Siaga SAR di kawasan tersebut.
"Kehadiran kita hari ini untuk berkoordinasi dengan pihak PT Adhi Karya selaku pelaksana pembangunan PLBN terkait rencana pembentukan Pos Unit Siaga SAR", kata dia.
Sejauh ini, kata Arif, fasilitas penunjang PLBN telah dibangun dan tersedia bagi TNI, Polri namun khusus unsur SAR belum tersedia secara khusus.
"Karena itu kita perlu berkoordinasi agar unsur SAR juga hadir di sini dengan meninjau fasilitas yang ada, jika memungkinkan ada tempat bagi Basarnas di sini Alhamdulillah," kata Arif.
"Secara umum pengelolaan PLBN ada di bawah naungan BNPP, namun teknis pembangunannya ada pada PUPR serta kontraktor pelaksana", tambahnya.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memulai pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terpadu Serasan sejak November 2020.
Pembangunan PLBN diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan atau dikenal dengan 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) sekaligus melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.
Baca juga:
Komisi VII DPR RI: Tambang pasir laut di Kepri bawa dampak ekonomi
Mudik Lebaran berpengaruh positif pada ekonomi Batam
"Jika dilihat berdasarkan Inpres memang tidak disebutkan secara khusus di dalamnya ada pembangunan Pos Unit SAR, mungkin terlupakan dan ini perlu kita sampaikan kepada Satker PLBN dalam hal ini PUPR agar menjadi pertimbangan", kata Arif.
Sementara, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Kakansar) Natuna, Mexianus Bekabel menambahkan PLBN Serasan harus ada unsur SAR, dalam hal ini adalah Basarnas.
"Berdasarkan arahan Anggota Komisi 5 DPR RI, ibu Cen Sui Lan, PLBN Serasan perlu adanya unsur SAR, hal ini juga telah diketahui pimpinan kami agar kami segera berkoordinasi dengan BPPD Natuna dan intansi terkait, apa yang perlu kami harus siapkan bisa kami siapkan supaya dapat mendukung PLBN ini", kata Kakansar Natuna, Mexianus Bekabel saat pertemuan berlangsung di Kantor Perwakilan PT Adhi Karya di Serasan.
"Yang kami butuhkan adalah gedung atau ruangan untuk penempatan orang, sedangkan untuk fasilitas keselamatan itu dari kita yang sediakan", tambahnya.
Menurut Mexi, keberadaan unsur SAR sangat penting terutama mendukung pelayanan perlintasan laut dalam hal keselamatan.
"Terutama orang asing, mereka akan melihat ketersediaan pelayanan SAR jika ini nanti akan ada kegiatan perlintasan orang, karena jaminan keselamatan arus pelayaran di PLBN Serasan ini wajib terjamin", ungkapnya.
Baca juga:
Batam terapkan kebijakan PPKM level 2
Bank Riau Kepri melaporkan kasus "skimming" ke polisi
Selain itu, Anggota Komisi II DPRD Natuna, Andes Putra saat pertemuan tersebut juga menyampaikan hal senada, bahwa DPRD Natuna sangat mendukung dibentuknya Pos Unit Siaga SAR di PLBN Serasan.
"Sejak awal kita mendukung dan terus mendorong dengan harapan secepatnya Pos Unit Siaga SAR dapat tempat di sini, melengkapi kebutuhan pelayanan penunjang PLBN dan semua itu demi kepentingan masyarakat kita", kata Andes.
Ia berharap dengan dukungan dan kesepakatan semua pihak Pos Unit Siaga SAR segera akan terwujud demi menunjang PLBN yang rencananya akan segera diresmikan dalam waktu dekat.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan PT Adhi Karya, Setiawan mengatakan akan segera menindak lanjuti dan menampung usulan penempatan Pos Unit Siaga SAR untuk menjadi bahan pelaporan.
"Kita sebagai kontraktor pelaksana, perwakilan dari Adhi Karya sifatnya hanya menampung, dan itu akan kita tampung. Pada intinya kita menyambut baik dan kita mendukung", kata Setiawan.
"Jika ada arahan untuk membangun fasilitas SAR akan kita laksanakan, sementara yang telah tersedia adalah Imigrasi, Bea Cukai, Karantina, Syahbandar dan ruangan bagi TNI Polri saja, untuk Basarnas kita belum ada. Nanti juga kami perlu ketahui kebutuhan apa saja, kita akan siapkan jika sudah disetujui", ujarnya.
"Sebenarnya ada bagian fasilitas penunjang yang bisa digunakan, ada bangunan pemantau, mungkin ini bisa kita usulkan untuk menjadi tempat sebagai Pos Unit Siaga SAR nantinya, ini bisa kita usulkan", kata Setiawan.
Baca juga:
Kepri kemungkinan tidak alami panas ekstrim
"Jika dilihat berdasarkan Inpres memang tidak disebutkan secara khusus di dalamnya ada pembangunan Pos Unit SAR, mungkin terlupakan dan ini perlu kita sampaikan kepada Satker PLBN dalam hal ini PUPR agar menjadi pertimbangan", kata Arif.
Sementara, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Kakansar) Natuna, Mexianus Bekabel menambahkan PLBN Serasan harus ada unsur SAR, dalam hal ini adalah Basarnas.
"Berdasarkan arahan Anggota Komisi 5 DPR RI, ibu Cen Sui Lan, PLBN Serasan perlu adanya unsur SAR, hal ini juga telah diketahui pimpinan kami agar kami segera berkoordinasi dengan BPPD Natuna dan intansi terkait, apa yang perlu kami harus siapkan bisa kami siapkan supaya dapat mendukung PLBN ini", kata Kakansar Natuna, Mexianus Bekabel saat pertemuan berlangsung di Kantor Perwakilan PT Adhi Karya di Serasan.
"Yang kami butuhkan adalah gedung atau ruangan untuk penempatan orang, sedangkan untuk fasilitas keselamatan itu dari kita yang sediakan", tambahnya.
Menurut Mexi, keberadaan unsur SAR sangat penting terutama mendukung pelayanan perlintasan laut dalam hal keselamatan.
"Terutama orang asing, mereka akan melihat ketersediaan pelayanan SAR jika ini nanti akan ada kegiatan perlintasan orang, karena jaminan keselamatan arus pelayaran di PLBN Serasan ini wajib terjamin", ungkapnya.
Baca juga:
Batam terapkan kebijakan PPKM level 2
Bank Riau Kepri melaporkan kasus "skimming" ke polisi
Selain itu, Anggota Komisi II DPRD Natuna, Andes Putra saat pertemuan tersebut juga menyampaikan hal senada, bahwa DPRD Natuna sangat mendukung dibentuknya Pos Unit Siaga SAR di PLBN Serasan.
"Sejak awal kita mendukung dan terus mendorong dengan harapan secepatnya Pos Unit Siaga SAR dapat tempat di sini, melengkapi kebutuhan pelayanan penunjang PLBN dan semua itu demi kepentingan masyarakat kita", kata Andes.
Ia berharap dengan dukungan dan kesepakatan semua pihak Pos Unit Siaga SAR segera akan terwujud demi menunjang PLBN yang rencananya akan segera diresmikan dalam waktu dekat.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan PT Adhi Karya, Setiawan mengatakan akan segera menindak lanjuti dan menampung usulan penempatan Pos Unit Siaga SAR untuk menjadi bahan pelaporan.
"Kita sebagai kontraktor pelaksana, perwakilan dari Adhi Karya sifatnya hanya menampung, dan itu akan kita tampung. Pada intinya kita menyambut baik dan kita mendukung", kata Setiawan.
"Jika ada arahan untuk membangun fasilitas SAR akan kita laksanakan, sementara yang telah tersedia adalah Imigrasi, Bea Cukai, Karantina, Syahbandar dan ruangan bagi TNI Polri saja, untuk Basarnas kita belum ada. Nanti juga kami perlu ketahui kebutuhan apa saja, kita akan siapkan jika sudah disetujui", ujarnya.
"Sebenarnya ada bagian fasilitas penunjang yang bisa digunakan, ada bangunan pemantau, mungkin ini bisa kita usulkan untuk menjadi tempat sebagai Pos Unit Siaga SAR nantinya, ini bisa kita usulkan", kata Setiawan.
Baca juga:
Kepri kemungkinan tidak alami panas ekstrim
Komentar