BPS catat jumlah pengangguran di Kepri turun 2.760 orang

Tanjungpinang (ANTARA) - Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk angkatan kerja yang menganggur di Provinsi Kepulauan Riau  71.570 orang pada Agustus 2024 atau turun 2.760 orang dibandingkan Agustus 2023 yaitu 74.330 orang.

Pencapaian tersebut menjadikan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kepri menurun sebesar 0,41 poin persen, yaitu dari 6,80 persen pada Agustus 2023 menjadi 6,39 persen pada Agustus 2024.

"Angka ini juga lebih rendah jika dibandingkan periode Agustus 2022 yang sebesar 8,23 persen," kata Kepala BPS Kepri Margaretha Ari Anggrowati di Tanjungpinang, Rabu.

Berdasarkan jenis kelamin, kata dia, tingkat pengangguran terbuka pada angkat kerja laki-laki pada Agustus 2024 sebesar 85,73 persen, sementara pada angkat kerja perempuan sebesar 52,15 persen. Masing-masing mengalami penurunan sebesar 0,81 persen poin dan 0,20 persen poin.

Sedangkan tingkat pengangguran terbuka di wilayah perkotaan naik 1,10 persen poin menjadi sebesar 69,21 persen, dan perdesaan turun 4,34 persen poin menjadi sebesar 68,70 persen.

Lanjut Margaretha memaparkan bahwa jumlah penduduk usia kerja (PUK) di Kepri mencapai 1.620,20 ribu orang, naik sebanyak
27.740 orang dibandingkan Agustus 2023.
PUK merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas.

"Penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kepri," ungkapnya.

Margaretha menambahkan sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yaitu sebanyak 1.120,66 ribu orang (69,17 persen), sedangkan 30,83 persen lainnya merupakan bukan angkatan kerja.

Adapun komposisi angkatan kerja di Kepri pada Agustus 2024 terdiri dari 1.049,09 ribu orang, atau meningkat sebanyak 26.979 orang dibanding Agustus tahun lalu.

Dengan begitu, lanjutnya, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kepri per Agustus 2024 sebesar 69,17 persen, atau naik 0,49 persen poin dibandingkan Agustus 2023.

"Peningkatan TPAK mengindikasikan bahwa
terjadi perpindahan penduduk dari kategori bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya) ke kategori angkatan kerja," demikian Margaretha.

Secara terpisah, Plt Gubernur Kepri Marlin Agustina menekankan pentingnya peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja guna meningkatkan daya serap sektor usaha dan industri terhadap tenaga kerja lokal di daerah itu.

Pihaknya terus mendorong sinergi Balai Latihan Kerja (BLK) dan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri Daerah (FKLPID) Provinsi Kepri untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan industri.

Menurutnya Kepri sebagai salah satu daerah tujuan investasi yang memiliki kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) dan beberapa kawasan ekonomi khusus (KEK), tentu membutuhkan tenaga kerja yang berkualitas.

"Makanya, kita minta FKLPID terus berkolaborasi bersama BLK untuk melahirkan tenaga terampil dan kompeten yang dibutuhkan dunia industri," katanya.

Marlin menyebut kebijakan itu merupakan bagian dari upaya Pemprov Kepri mengurangi angka pengangguran yang ada, sehingga perlahan pengangguran bisa terus menurun dari tahun ke tahun.

"Kita terus memacu investasi, terutama di sektor utama industri dan pariwisata untuk membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat," kata Marlin.