Batam (ANTARA) - Kota Batam, Kepulauan Riau, menjadi salah satu dari 100 kabupaten/kota yang ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai percontohan program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2025.
“Saat ini program MBG Batam itu ditunjuk oleh pemerintah pusat menjadi 1 dari 100 kabupaten/kota pilot project-nya,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Tri Wahyu Rubianto di Batam, Kamis.
Dia mengatakan program MBG di Kota Batam akan dilaksanakan tahun 2025. Tetapi, belum dipastikan pola yang akan diterapkan untuk melaksanakan program tersebut.
Baca juga: BMKG prakirakan cuaca Kepri hari ini berawan
Karena, lanjut dia, sampai saat ini pihaknya belum menerima petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) terkait pelaksanaan program tersebut.
“Sampai hari ini, belum ada juklak dan juknis yg pasti untuk pelaksanaan 2025, sehingga masih dicoba beberapa pola,” katanya.
Menurut dia, sudah ada beberapa kegiatan MBG dilaksanakan oleh sejumlah instansi terkait dengan pola berbeda-beda, seperti yang dilaksanakan oleh TNI AL November lalu dengan cara menunjuk pihak ketiga untuk menyediakan makan bergizi gratis lalu diberikan kepada siswa.
Kemudian ada pola yang memasak sendiri makan bergizi dengan mendirikan dapur umum di sekolah yang ditunjuk seperti yang diterapkan Polda Kepri.
Lalu pola kolaborasi yang dilakukan oleh Bakamla RI, yakni menyediakan bahan pangan untuk diolah, lalu melibatkan UMKM dan masyarakat untuk memasak makan bergizi gratis tersebut.
Baca juga: Penerimaan pajak daerah di Batam capai Rp1,3 triliun
“Dan pola yang ada di sini (Bakamla) adalah dengan memberdayakan banyak stakeholder, berkolaborasi bersama ada UMKM, masyarakat terlibat semuanya, ini salah satu pola tipikal,” kata Tri.
Program MBG di Kota Batam rencananya menyasar 987 sekolah mulai dari tingkat PAUD hingga SMP.
Pemkot Batam telah mempersiapkan anggaran pendampingan senilai Rp65 miliar untuk program makan bergizi gratis siswa PAUD, SD, dan SMP.
Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin Hamid, di Batam, Kamis (14/11), mengatakan bahwa dari penghitungan yang ada, secara keseluruhan Kota Batam membutuhkan anggaran senilai Rp650 miliar untuk memenuhi program MBG.
"Kebutuhan kita cukup besar, kalau tak salah Rp650 miliar, sehingga kita harus mempersiapkan anggaran pendampingan untuk MBG itu. Ketentuannya sekitar 10,25 persen dari kebutuhan," kata Jefridin.
Baca juga:
Kejati Kepri tangani 10 dugaan perkara korupsi sepanjang 2024
Penerimaan retribusi parkir Kota Batam capai Rp9,6 miliar
Komentar