Batam (ANTARA) - Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau, berupaya mengoptimalkan pelayanan publik di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra di Batam, Selasa, mengatakan hal itu diperlukan peran setiap pimpinan OPD dalam mendukung kebijakan pemerintah serta melayani masyarakat dengan sepenuh hati.
Ia juga meminta seluruh jajarannya OPD untuk bekerja selaras dengan kebijakan pemerintah pusat serta mengedepankan prinsip efisiensi dalam menjalankan program-program pemerintahan.
Baca juga: Kapolda: Pembentukan Direktorat PPA/PPO tingkat polda kewenangan Mabes
“Kita semua adalah pelayan masyarakat, dan saya ingin memastikan bahwa kita bekerja untuk kepentingan masyarakat," ujar Li Claudia.
Ia menjelaskan saat ini ada beberapa persoalan yang menjadi perhatian khusus Pemkot Batam, yaitu penanganan sampah, supaya pengelolaannya dapat dilakukan berbasis teknologi ramah lingkungan
“Kemudian penanganan bangunan bermasalah bersama tim terpadu secara humanis dan taat hukum serta pencapaian-pencapaian target RPJMD yang selaras dengan RPJMN,” kata dia.
Baca juga: Bawaslu Kepri gencarkan pendidikan politik meski pilkada sudah selesai
Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, pemangkasan anggaran dilakukan pada bagian-bagian yang dianggap tidak prioritas, seperti perjalanan dinas, konsumsi, alat tulis kantor (ATK), dan kegiatan di hotel.
Dengan begitu, ia memastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak mengganggu pelayanan masyarakat.
Sebelumnya, Pemkot Batam memastikan tidak ada tenaga non ASN (honorer) yang dirumahkan, seiring dengan kebijakan efisiensi APBN dan APBD.
Baca juga: Cuaca Kepri diprakirakan berawan dan berpotensi hujan pada Rabu
Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin Hamid di Batam menyampaikan hal itu didorong dengan semakin banyaknya tenaga honorer yang lolos dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Ia menyebutkan Pemkot Batam saat ini fokus terhadap peralihan status tenaga honorer ke PPPK.
"Kalau kita lihat daerah lain ada yang merumahkan tenaga honorer. Alhamdulillah, di Batam tidak. Pemkot Batam cukup berhati-hati dalam melakukan efisiensi anggaran. Salah satunya tetap mempertahankan keberadaan tenaga honorer," ujar Jefridin.
Baca juga:
BKHIT pastikan komoditas perikanan dari Natuna ke Jakarta aman konsumsi
KPU Kepri nilai sinergi antar pemangku kepentingan sukseskan Pilkada Serentak
Komentar