Pemkot Batam catat 5.000 nelayan sudah terdaftar BPJS Ketenagakerjaan

Batam (ANTARA) - Dinas Perikanan Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), mencatat sebanyak 5.000 nelayan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025.

Kepala Diskan Kota Batam Yudi Admajianto mengatakan program kepesertaan ini merupakan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Batam untuk melindungi nelayan di kota itu.

“Untuk tahun 2025 kami menganggarkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi 1.556 nelayan tambahan, sehingga secara total sampai bulan April ini sudah ada 5.000 nelayan yang mendapat perlindungan,” katanya saat dihubungi di Batam, Kamis.

Baca juga: Pemkot Batam optimalkan pencapaian target pajak parkir Rp16 miliar

Jumlah ini, lanjutnya, mencerminkan keseriusan Pemkot Batam untuk memberikan jaminan sosial kepada para nelayan di tengah risiko kerja yang tinggi di sektor kelautan.

Ia menambahkan pada tahun 2026 mendatang target jumlah nelayan yang akan dilindungi meningkat menjadi 6.000 orang.

“Kalau memungkinkan dan anggarannya tersedia, kami ingin terus memperluas cakupan perlindungan ini,” tambahnya.

Berdasarkan data Rencana Tata Produksi (RTP), jumlah nelayan di wilayah Batam diperkirakan mencapai 15.000 orang. Saat ini yang sudah tervalidasi dan tercatat dalam satu data Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kusuka) baru sebanyak 7.883 orang.

Baca juga: BPSDM Kemenkum wujudkan Astacita melalui Kampus Pengayoman Pancasila

Yudi menjelaskan meskipun sebagian nelayan memiliki pekerjaan sampingan, selama mereka tercatat sebagai nelayan dan terdata dalam Sistem Kusuka, maka mereka tetap berhak diikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Yang penting bagi kami adalah mereka berstatus nelayan dan sudah tercatat resmi. Validasi data terus kami lakukan agar perlindungan bisa menyasar kelompok yang tepat,” ujarnya.

Program tersebut, kata dia, memberikan rasa aman kepada nelayan dan keluarganya, dan juga menjadi bagian dari strategi penguatan kesejahteraan masyarakat pesisir.