HNSI Kepri surati Kedubes China terkait terhentinya ekspor ikan hidup

Batam (ANTARA) - Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kepulauan Riau (DPD HNSI Kepri) menyurati Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menyampaikan permohonan terkait terhentinya aktivitas ekspor ikan hidup dari Natuna, Anambas dan Bintan.

Ketua HNSI Kepri Eko Prihananto dihubungi ANTARA di Batam, Sabtu, mengatakan surat permohonan tersebut dikirimkan secara langsung ke kantor Kedubes China yang ada di Jakarta pada Senin (26/5).

“Betul, kami mengirimkan surat permohonan itu tanggal 26 Mei 2025,” kata Eko.

Dia menjelaskan pengiriman surat permohonan itu sebagai respon HNSI Kepri terhadap keresahan yang dialami nelayan pembudidaya ikan ekspor hidup yang ada di Natuna, Anambas dan Bintan karena sejak Maret 2025 hingga kini, kapal-kapal pengangkut ikan ekspor hidup dari Hongkong tak lagi datang ke sentra budidaya di wilayah tersebut.

Baca juga: Polresta Barelang gencarkan Patroli KRYD untuk ciptakan rasa aman di Batam

“Kami meminta kepada Pemerintah China melalui kedubesnya untuk membuka kembali perdagangan antara pelaku budidaya di Indonesia khususnya Kepri dengan pembeli dari Hongkong atau China,” katanya.

Menurut Eko, terhentinya kapal-kapal Hongkong menjemput produk ikan hidup hasil budidaya tersebut tidak hanya terjadi di Kepri, tetapi di seluruh Indonesia, seperti klaster budidaya di Ambon, Bangka Belitung, Maratua, Bali dan Wakatobi.

Dia menyebut, selama ini aktivitas perdagangan antara pelaku budidaya ikan hidup di Indonesia sudah berlangsung sejak 1992 tidak ada masalah. Namun, baru kali ini terhenti.

“Biasanya nelayan-nelayan pembudidaya menjual ikan ke kapal-kapal pengangkut ikan hidup yang rutin masuk ke centra-centra budidaya, sudah dua bulan terakhir terhenti,” katanya.

Eko menyebut, terhentinya kapal-kapal pengangkut ikan hidup hasil budidaya di Indonesia karena kebijakan dari Pemerintah China dan menimbulkan dampak sosial bagi nelayan budidaya di wilayah tersebut.

Baca juga: KKP jelaskan alasan kapal Hongkong stop ambil ikan di Natuna dan Anambas

“Dampak sosialnya, anak-anak nelayan yang kuliah di Jawa, orang tuanya enggak bisa kirim uang lagi, karena usahanya terhenti,” kata Eko.

Melalui surat permohonan tersebut, Eko berharap direspon dan aktivitas perdagangan ikan hidup di Natuna, Anambas dan Bintan dapat kembali pulih.

“Kami belum dapat balasan (surat), tapi kami sudah meminta kedubes untuk meminta ke Pemerintah China membuka kembali perdagangan ini,” kata Eko.

Sebelumnya, KKP menjelaskan alasan terhentinya kapal-kapal Hongkong mengambil ikan budidaya dari Natuna dan Anambas karena Pemerintah China memperketat aktivitas perdagangan melalui laut yang masuk ke Hongkong. Pengetatan ini imbas dari perang dagang antara Amerika dengan China, sehingga Pemerintah Beijing memperketat penjagaan masuknya barang-barang di pelabuhan Hongkong.

Terpisah, Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam, Kepulauan Riau, Semuel Sandi Rundupadang mendukung upaya HNSI Kepri menyurati Kedutaan Besar China, karena persoalan tersebut solusinya diselesaikan di tataran pemerintah pusat.

"Kami telah melaporkan situasi ini ke pusat, untuk penyelesaian persoalan menjadi domain dari pemerintah pusat karena melibatkan dua negara,” ujar Semuel.