Indonesia Sebaiknya Terdiri dari Dua Zona Waktu

Minggu, 7 Oktober 2012 21:44 WIB

Batam (ANTARA Kepri) - Indonesia sebaiknya terdiri dari dua zona waktu yakni Timur dan Barat saja agar tidak terjadi gegar budaya, gegar penjadwalan ulang sistem angkutan, namun sekaligus tetap mengikuti rempak jam biologis bisnis dan perbankan dunia.

"Dengan benua kepulauan (wilayah yang luas) ini, amat tak masuk akal jika disatukan zona waktu. Kalau pun hendak menyatukan zona waktu, mungkin masih ditoleransi menjadi dua zona waktu, Timur dan Barat saja. Timur tetap seperti sekarang, dan waktu bagian barat mengambil zona waktu Indonesia tengah," kata seorang sosiolog dan budayawan Riau Prof DR Yusmar Yusuf saat dihubungi dari Batam, Minggu.

Ia mengatakan, penyatuan zona menjadi satu, mematikan kreativitas kebudayaan dan mengubah jam biologis manusia paling timur dan manusia paling barat Indonesia. Manusia belahan barat diuntungkan, karena mengawal kehidupan dan kreativitas dengan segala aktivitasnya lebih awal.

Warga Indonesia yang berada di wilayah Barat aktivitasnya akan sebanding dengan masyarakat negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Namun, dampaknya adalah penyertaan infrastruktur dasar seperti daya listrik, yang belum menjangkau elektrifikasi sampai ke kantong-kantong desa, akan mengundang masalah baru bagi kehidupan.

Menurut Guru Besar Universitas Riau ini, dampak perubahan itu yakni gegas yang lebih dini, anak-anak sekolah harus masuk lebih awal, keamanan transportasi, keamanan selama berjalan kaki melintas kampung dan desa menjelang tiba di sekolah atau pun kantor dan pabrik bagi karyawan dan pegawai.

"Ini, celah-celah bagi penyakit sosial, gangguan keamanan dan tertib sosial menjelang tiba di tujuan pada subuh hari, menjadi masalah besar. Apakah sudah diantisipasi?" katanya.
Setiba di sekolah, yang lebih awal, juga berdampak pada sistem listrik dan penerangan sekolah. Jika jaringan elektrifikasi sudah mencapai 85 persen di seluruh provinsi di Indonesia, maka membuat zona waktu bisa dilakukan.

Tetapi, lanjut dia, jika sampai di sekolah, nyatanya masih gelap dan tiada penerangan, kegiatan belajar mengajar dan kerja kantoran, juga tak bisa dimulai. Dan sangat musykil menggantinya menjadi satu zona waktu.

"Rusia yang negaranya amat luas itu memiliki 12 zona waktu, dan tak ada masalah dari segi produktivitas. Permasalahan Indonesia ini adalah persoalan 'akhlak terdasar'. Kalau pun diasumsikan penyatuan zona waktu bisa menjulang akhlak terdasar itu, tentu ihwal ini amat bermanfaat bagi negara ini. Namun, jika akhlak terdasar sebagai bangsa belum diselesai secara naratif jangka pendek, maka korupsi akan merajalela," Katanya.

Menurut pakar psikologi sosial ini, akhlak terdasar itu bolehlah disebut semacam 'industrialtude' atau 'industrial attitude', yang berfikiran progress dan ke depan. Ujung dari 'industrialtude itu akan membentuk 'indonesiatude', melalui proses habituasi. Proses ini diperkuat oleh instrumen-instrumen budaya antara pembagian zona waktu yang lebih progress.

"Untuk wilayah yang begitu luas penyatuan zona waktu, seakan seperti permainan orang yang tak ada kerjaan. Sekaligus ekpresi sebuah negara yang diurus secara otoritarian, menyeragamkan segala perkakas instinktif yang terkemas dalam jam biologis sebuah kebudayaan dan masyarakat yang melekat secara natural," katanya.

Ia menjelaskan, mengubah zona waktu menjadi lebih cepat satu jam, dan menyamakan dengan jam biologis manusia paling Timur Indonesia, memang akan mengubah sejumlah perbuatan kebudayaan manusia Indonesia lebih progresif. Namun, hendaklah diserempakkan dengan ketersediaan infrastruktur yang memudahkan gerak pergi dan pulang orang-orang yang masuk dalam 'tirai waktu' yang baru dengan aktivitas yang juga serba baru itu.

"Jika tidak, dia akan menggiring pada kiamat kebudayaan dan kiamat biologis manusia Indonesia," kata Yusmar.

Dikatakannya, pemerintah sebaiknya mengkaji lebih mendalam perihal penyatuan zona waktu sebab apakah dengan pennyatuan zona waktu bisa memperkecil kadar dan tingkat kasus korupsi di negeri ini? Atau malah makin memperkeruh, hingga menjadi tontonan dan 'role model' bagi generasi berikutnya yang diterjemah oleh mereka selanjutnya menjadi gerakan tawuran antar pelajar, amuk geng motor dan penyakit-penyakit generasi muda lainnya.

"Semua ini, mestilah menjadi rujukan bagi 'perubahan perilaku' bagi bangsa beradab. Jika hal ini tak membawa perubahan apapun bagi 'indonesiatude, lebih baik kita berjalan seperti sekarang dengan zona waktu yang tertatih-tatih ini. Dan pemerintah pun mengundurkan penyatuan zona waktu pd tanggal 28 Oktober ini. Masih banyak ihwal substansi yang mesti diurus lebih dahulu, daripada mengurus sesuatu yang berada di permukaan. Seolah-olah kita masuk dalam 'rezim bangsa' yang berfikir progress, padahal sejatinya kita masih memangsa waktu dalam perilaku koruptif yang tak mengenal henti," katanya. (E010/E001)