Tanjungpinang (ANTARA) - Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang juga Sekretaris Komisi II Wahyu Wahyudin menyarankan, pemerintah daerah melalui Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT. Pelabuhan Kepri menggarap bisnis pelayaran internasional guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Menurut Wahyudin, status Kepri sebagai daerah pariwisata ditambah berbatasan langsung dengan negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, punya potensi besar untuk menjalankan bisnis tersebut.
"Saya kira tak ada salahnya kalau BUP Kepri mengoperasikan kapal jalur internasional, karena selama ini semuanya dikuasai pihak swasta," katanya di Tanjungpinang, Selasa.
Paling tidak, kata dia, BUP Kepri bisa membuka jalur pelayaran internasional rute Batam (Kepri) ke Singapura atau sebaliknya.
Baca juga: Pemkab Natuna libatkan pemandu lokal dalam kunjungan wisman di Serasan
Hal itu mengingat harga tiket kapal ferry Batam-Singapura cukup tinggi di kisaran Rp800 ribu pulang-pergi (PP), atau lebih tinggi dibanding rute Batam-Malaysia yang di kisaran Rp600 ribu pulang-pergi.
Padahal jarak tempuh Batam-Singapura sekitar 45 menit sampai satu jam, atau lebih lama dibanding Batam-Malaysia sekitar satu setengah jam sampai dua jam.
"Kalau BUP mampu mengoperasikan kapal internasional sendiri, artinya pemerintah hadir di sana untuk menekan harga tiket kapal agar tidak dimonopoli pihak atau kelompok tertentu," ujarnya.
Wahyudin optimistis sektor pelayaran internasional dapat meningkatkan PAD jika mampu dikelola oleh BUP Kepri. Apalagi kondisi BUMD milik Pemprov Kepri itu belum maksimal dalam mendongkrak PAD setempat.
Baca juga: Pemprov Kepri gelar rapat di hotel disesuaikan dengan skala prioritas
Saat ini BUP Kepri memiliki saldo belasan miliar rupiah yang dinilai cukup dijadikan modal untuk menjalankan bisnis pelayaran internasional.
Wahyudin pun berharap keberadaan BUMD tak hanya jadi penonton di Kepri, melainkan ikut terlibat mengelola potensi daerah untuk menambah keuangan pemerintah daerah, yang pada ujungnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
"Kepri ini daerah maritim dengan 96 persen laut, maka sayang kalau BUMD tak ikut terlibat mengelola potensi itu, salah satunya di sektor pelayaran internasional," katanya pula.
Sementara, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyambut baik usulan Legislator Wahyu Wahyudin. Ia menyatakan akan mempertimbangkan usulan itu bersama jajaran BUP Kepri.
Baca juga: Dirjen Kemenag resmikan Pura Satya Dharma di Muka Kuning
Menurutnya, BUP Kepri selama ini memang menjalankan bisnis pelayaran khusus rute antarpulau Tanjungpinang-Lingga, menggunakan kapal MV Lintas Kepri.
Keberadaan kapal milik Pemprov Kepri itu bukan berorientasi profit semata, melainkan turut mempermudah konektivitas masyarakat antarpulau.
"Kalau untuk jalur pelayaran internasional sejauh ini memang belum, karena perlu kajian mendalam untuk menjalankannya, mudah-mudahan bisa segera mengarah ke sana," ucap Ansar.
Baca juga:
BKKBN soroti kebutuhan sarana prasarana optimalkan program KB di Kepri
Kejari Batam segera terapkan sanksi sosial bagi penerima Restorative Justice
Komentar