Natuna (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Kepulauan Riau menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperkuat akurasi data penerima bantuan sosial serta data calon peserta didik Sekolah Rakyat (SR).
Wakil Bupati Natuna, Jarmin, di Natuna, Sabtu, mengatakan langkah ini diambil agar program-program sosial yang dijalankan pemerintah daerah dapat tepat sasaran dan menyasar kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
"Data dari BPS penting agar program sosial yang kita jalankan bisa lebih akurat, efektif, dan tidak tumpang tindih," kata Jarmin.
Pemkab Natuna telah melakukan pertemuan awal dengan BPS pada Kamis (26/6) guna menyusun langkah-langkah teknis dalam implementasi kerja sama tersebut.
Jarmin menjelaskan pada tahun anggaran 2025, Pemkab Natuna telah mengalokasikan anggaran untuk sejumlah program bantuan sosial, seperti bantuan tunai untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem, bantuan untuk lansia berusia 65 tahun ke atas, serta bantuan permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Selain mendukung ketepatan penyaluran bantuan sosial, kerja sama ini juga berkaitan dengan pelaksanaan program Sekolah Rakyat (SR) di Natuna.
Jarmin menyebut, Kabupaten Natuna ditunjuk sebagai salah satu wilayah percepatan tahap dua pembangunan unit SR baru, dan akan menjadi lokasi pembelajaran perdana bagi siswa SR di daerah perbatasan.
Baca juga: Polres Natuna fasilitasi para pelajar sekolah luar biasa pasarkan kerajinan
Sebagai persiapan awal, Pemkab Natuna telah menyiapkan fasilitas belajar mengajar sementara, termasuk tempat tinggal bagi peserta didik dan tenaga pendidik.
"Kita akan memanfaatkan Asrama Haji sebagai lokasi sementara Sekolah Rakyat, sambil menunggu pembangunan gedung permanennya selesai," ujar Jarmin.
Kerja sama dengan BPS mencakup proses verifikasi dan validasi (verval) data yang kemudian akan diintegrasikan ke dalam sistem aplikasi, sehingga memudahkan Pemkab Natuna dalam mengakses data saat diperlukan.
Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya mendukung pelaksanaan Program Satu Data Indonesia (SDI) yang digagas pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelayanan publik.
Baca juga: BPBD Natuna mengimbau warga waspadai cuaca ekstrem
Ia menyebut, dalam kepengurusan SDI di daerah, BPS merupakan pembina data, Diskominfo wali data dan unit kerja di Instansi Pemkab Natuna sebagai produsen data atau penghasil data.
"Kita ingin memastikan bahwa siswa SR benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan, sehingga kehadiran program ini betul-betul dapat meringankan beban ekonomi masyarakat," ujar Jarmin.
Baca juga: Kementerian Pekerjaan Umum bangun pengaman pantai di Pulau Kepala Natuna
Komentar