Tanjungpinang (ANTARA) - Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen (Sesjamintel) Kejaksaan Agung RI Sarjono Turin memaparkan laporan kinerja Desk Khusus Peningkatan Penerimaan Pendapatan Negara (PPDN) semester pertama 2025 mencatatkan capaian positif.
"Desk PPDN sejak dibentuk akhir tahun 2024, sampai semester pertama 2025 telah menunjukkan capaian kinerja yang positif secara umum," kata Sesjamintel pada acara peluncuran dan konferensi pers sisa stockpile bijih bauksit di Pulau Dompak, Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), Senin.
Sesjamintel yang mewakili Ketua Pelaksana Koordinasi Desk PPDN Redha Manthovani sekaligus Jaksa Agung Muda Intelijen Kejagung RI menjelaskan pembentukan Desk PPDN bertujuan mendukung program Astacita Prabowo-Gibran dalam rangka peningkatan pendapatan negara.
Desk tersebut dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Nomor 151 Tahun 2024. Desk PPDN terdiri dari 24 kementerian/lembaga terkait.
Ia memaparkan capaian kinerja Desk PPDN dari sektor cadangan devisa negara per Mei 2025 meningkat menjadi Rp152 miliar dolar AS atau tumbuh sebesar 9,72 persen secara tahunan.
Peningkatan ini ditopang kinerja tiga sektor utama, pertama sektor devisa hasil ekspor dengan mendorong penerbitan regulasi melalui penerbitan beberapa peraturan pemerintah (PP) serta mengintegrasikan sistem pengawasan, seperti mineral dan batu bara dan automatic banking sistem guna mencegah kebocoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
"Beberapa waktu lalu, tim juga telah melakukan sosialisasi dan edukasi ke beberapa daerah, seperti Medan, Ujung Pandang, dan Surabaya dalam rangka peningkatan sektor devisa hasil ekspor," ungkapnya.
Kemudian, dari sektor pembiayaan impor melalui kebijakan pengendalian terukur agar terjadi penurunan penggunaan devisa impor 24,8 persen, yang turut menjaga neraca perdagangan RI tetap surplus.
Baca juga: Kemenkopolkam eksekusi 4,25 juta metrik ton stockpile bijih bauksit di Kepri
Sama seperti kegiatan devisa hasil ekspor, kata Sarjono, pihaknya juga mengumpulkan beberapa eksportir dan importir agar mengutamakan penggunaan produk atau barang dalam negeri, sehingga memperkecil importasi terhadap batang yang memiliki kualitas yang sama dengan dalam negeri.
Berikutnya, dari sektor jasa Desk PPDN berhasil meningkatkan literasi digital bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan bekerja di luar luar negeri, semisal Hongkong, Thailand, China, dan Jepang.
Lalu, mendorong transaksi menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), yaitu standar kode QR untuk pembayaran yang dikembangkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).
"Kita sosialisasikan ke PMI agar dalam pelaksanaan pengiriman uang ke Indonesia menggunakan QRIS, begitu pun wisatawan yang ada di Indonesia dikenalkan dengan transaksi QRIS, bahkan saat ini penggunaannya tumbuh pesat hingga 250 persen," ungkap Sesjamintel.
Dia menyampaikan capaian kinerja tersebut belum termasuk potensi baru yang diidentifikasi Desk PPDN, salah satunya penyelesaian aset negara yang terabaikan berupa temuan 4,25 juta metrik ton stockpile bijih bauksit sisa penindakan hukum di wilayah Provinsi Kepri yang memiliki nilai ekomoinis tinggi.
Menindaklanjuti temuan ini, kata dia, Desk PPDN telah membentuk satgas dengan memimpin serangkaian koordinasi dan rapat dalam rangka mengeksekusi aset negara tersebut.
Langkah ini tak terlepas dari dukungan dan kontribusi sosial dari Kementerian ESDM dan Dinas ESDM Kepri, serta bersinergi dengan Kementerian Keuangan.
"Melalui kerja keras bersama, kita siap memanfaatkan stockpile bauksit di Kepri dengan potensi penerimaan negara Rp1,4 triliun. Ini membuktikan betapa besarnya potensi penerimaan negara, jika kita terus proaktif dan bersinergi menyelesaikan masalah hukum seperti ini," demikian Sesjamintel.
Baca juga: Dishub Batam tertibkan 36 parkir liar sepanjang tahun ini
Baca juga: BMKG imbau waspadai kekeringan dan karhutla di Kepri saat musim kemarau
Komentar