Batam (ANTARA) - Badan Pengusahaan Kawasan Batam bersama Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri) menargetkan penuntasan masalah banjir dan genangan air di 105 titik dalam dua tahun ke depan dengan solusi jangka pendek, menengah dan panjang.
Wakil Kepala BP Batam Wali Claudia Chandra menegaskan bahwa pemerintah terus bekerja menurunkan risiko banjir melalui program normalisasi dan penguatan infrastruktur drainase.
“Kami turun, kami sisir semua sembilan kecamatan. Titik-titik yang tadinya banjir sudah mulai berkurang. Tetapi untuk tuntas, butuh waktu dua tahun atau lebih. Dengan niat tulus kami, insya Allah bisa beres menangani masalah banjir di kota ini,” kata Li yang juga menjabat sebagai Wakil Wali Kota Batam, Rabu.
Baca juga: Polres Lingga cegah kenakalan remaja lewat edukasi ke sekolah-sekolah
Upaya ini dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Batam.
Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam Mouris Limanto menjelaskan penyebab genangan beragam, mulai dari sedimentasi, saluran tidak berfungsi, hingga posisi wilayah yang lebih rendah dari permukaan laut.
“Ada solusi jangka pendek, menengah, dan panjang. Jangka pendek normalisasi sudah dilakukan oleh Pemkot, dampaknya mulai terasa. Jangka menengah, kami membuka saluran baru ke laut dan memperbaiki sambungan drainase,” kata dia.
Ia juga menjelaskan bahwa pihaknya sedang merencanakan untuk solusi jangka panjang di tahun 2026.
“Kami anggarkan untuk membangun kembali beberapa jembatan untuk mengatasi bottleneck serta kolam retensi yang bisa difungsikan sebagai taman,” jelasnya.
Kepala DBMSDA Batam Suhar menambahkan bahwa pihaknya mencatat 105 titik banjir dengan berbagai persoalan.
Baca juga: Pemkab Natuna siapkan 10 pegawai untuk jadi juru masak di Sekolah Rakyat
“Untuk jangka pendek, kita tambah alat berat agar normalisasi bisa lebih cepat. Total saluran yang harus ditangani lebih dari 500 kilometer, dan sekitar 40 persen masih belum terjangkau. Jadi kita fokus dulu ke saluran primer yang langsung buang ke laut,” katanya.
Ia menegaskan bahwa sebagian pekerjaan besar akan dilanjutkan pada 2026, termasuk pembangunan infrastruktur pengendali pasang surut.
“Tahun ini saja, satu kolam retensi di Jodoh dengan kapasitas sekitar 3.000 liter sudah hampir selesai,” tambah Suhar.
Baca juga:
Desa Pengudang Bintan jadi percontohan ketahanan pangan maritim di Kepri
Pemkab Natuna gunakan Rp4,8 M DAU tingkatkan fasilitas sekolah
Komentar