61 Persen e-KTP Siap Dibagikan

Senin, 14 Januari 2013 18:52 WIB

Batam (ANTARA Kepri) - Sekitar 61 persen kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang direkam Dinas Kependudukan Kota Batam, Kepulauan Riau, siap dibagikan.

Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Batam Ardiwinata di Batam, Senin, mengatakan 355.712 e-KTP dari 571.313 data yang direkam sudah selesai dicetak dan siap dibagikan kepada masyarakat.

"Sudah lebih dari 50 persen yang siap didistribusikan," kata Ardi.

Saat ini, e-KTP sudah berada di kantor-kantor kelurahan dan siap dibagikan.

Untuk menghindari antrean, pemerintah kota mengatur waktu pembagian, sesuai dengan panggilan ke masing-masing RW.

Ardi meminta warga mengecek nama di pengumuman di kantor kelurahan sebelum mengambil e-KTP.

Pemkot menyaratkan setiap warga menyerahkan KTP yang lama sebelum menukar dengan e-KTP.

Ia menjelaskan e-KTP yang siap di masing-masing kecamatan, yaiu Belakang Padang 8.997 lembar, Batu Ampar 15.496 lembar, Sekupang 41.410 lembar, Nongsa 20.931, Bulang 3.998 lembar dan Lubuk Baja 22.977 lembar.

Lalu Kecamatan Sungai Beduk 22.994 lembar, Galang 3.494 lembar, Bengkong 43.470 lembar, Batam Kota 56.983, Sagulung 71.481 lembar dan Batu Aji 43.481 lembar.

"Jadi yang sudah siap didistribusikan kepada warga di Batam, 355.712. Tinggal masyarakat kita minta proaktif mendistribusikan e-KTP," kata dia.

Sementara itu, proses perekaman e-KTP di Kota Batam masih digratiskan hingga 21 Oktober 2013.

"Saat ini masih digratiskan karena pemerintah pusat masih mencetaknya, sehingga pusat memberikan kesempatan merekam e-KTP," kata Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam Sadri Khairuddin.

Ia mengatakan meski masa perekaman massal berakhir 31 Desember 2012, namun pendataan masih digratiskan hingga Oktober 2013.

Namun perekaman dilakukan secara reguler di masing-masing kecamatan, tidak lagi dibuka anjungan perekaman e-KTP di mal dan tempat umum lainnya.

Sebenarnya, kata dia, pemerintah kota menyiapkan anggaran dan ketentuan retribusi pembuatan e-KTP untuk 2013, tetapi dibatalkan setelah ada ketentuan pemerintah pusat yang membiayai percetakan e-KTP sampai Oktober.

"Tadinya sudah disiapkan di RAPBD, tetapi begitu menerima surat dari pusat, dibatalkan, tidak jadi dianggarkan di APBD" kata dia. (ANTARA)

Editor: Rusdianto