Batam (ANTARA) - Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Inspektur Jenderal Polisi Asep Safrudin mengingatkan pemerintah daerah agar lebih cermat dalam membuat kebijakan untuk mencegah munculnya penolakan dari masyarakat yang berpotensi konflik.
Kapolda mencontohkan salah satu kebijakan terkait perpajakan yang perlu ada diskusi dengan Kanwil Pajak Kepri mengenai potensi resistensi terhadap kebijakan pajak yang harus diantisipasi secara bijak.
"Agar kebijakan daerah maupun nasional dikaji dengan cermat untuk mencegah munculnya penolakan publik yang bisa berdampak pada keamanan," kata Asep dalam keterangannya dikonfirmasi di Batam, Jumat.
Pesan ini disampaikan Asep saat menghadiri rapat koordinasi pemerintah daerah se-Provinsi Kepri yang dirangkai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama tentang bantuan biaya pendidikan dokter spesialis-subspesialis di Aula Kantor Gubernur Kepri.
Rakor itu dihadiri Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura, Ketua DPRD Kepri Imam Sutiawan, Danrem 033/Wira Pratama Brigjen TNI Bambang Herqutanto, Kabinda Brigjen TNI Bonar Panjaitan, Danlanud RHF Kolonel Pnb Rony Widodo, serta unsur forkopimda, seperti para bupati/wali kota, dan lainnya.
Asep mengapresiasi sinergi Forkopimda Kepri yang telah menjaga stabilitas keamanan di wilayah setempat, meskipun secara nasional beberapa waktu lalu tercatat terjadi eskalasi aksi anarki di 24 provinsi.
Jenderal polisi bintang dua itu menekankan agar seluruh kepada daerah, DPRD dan forkopimda senantiasa terus memantau perkembangan situasi nasional serta mengantisipasi dinamika sosial.
"Khususnya fenomena generasi Z yang sangat responsif terhadap isu-isu di media sosial. Hal ini berpotensi memicu konflik sosial jika tidak diantisipasi sejak dini," ujarnya.
Kapolda juga mengingatkan pentingnya deteksi dini terhadap kebijakan yang berpotensi menimbulkan konflik serta memperkuat koordinasi antara aparat keamanan, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
"Agar seluruh pihak terus mempererat persatuan lintas agama, suku, dan komunitas dalam menjaga kerukunan serta stabilitas kamtibmas di Kepri," kata Asep.
Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad dalam rakor tersebut menyampaikan beberapa isu strategis yang menjadi perhatian bersama, yakni pertumbuhan ekonomi Kepri, inflasi, implementasi program 3 juta rumah, percepatan realisasi desa/kelurahan sadar hukum, perkembangan Koperasi Merah Putih, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Rapat koordinasi ini menjadi tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri pada rakor nasional bersama seluruh kepada daerah pada 30 Agustus 2025, terkait program strategis nasional yang selaras dengan percepatan pembangunan regional, provinsi, dan nasional.
Komentar