Batam (ANTARA) - DPRD Kota Batam, Kepulauan Riau mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap penerapan standar keselamatan kerja di kawasan industri galangan kapal, menyusul terjadinya ledakan di PT ASL Shipyard, Tanjung Uncang, Rabu (15/10), yang menewaskan sejumlah pekerja.
Peninjauan lokasi kejadian ledakan kapal di PT ASL Shipyard dipimpin langsung Wakil Ketua I DPRD Batam Aweng Kurniawan bersama beberapa anggota DPRD lainnya.
Aweng di Batam, Jumat mengatakan peristiwa ini menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan terhadap penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di sektor industri berat seperti galangan kapal.
“Ini bukan insiden pertama di perusahaan yang sama. Artinya, ada hal serius yang perlu dievaluasi. DPRD mendorong agar pemerintah bersama instansi terkait meninjau ulang penerapan K3 di seluruh kawasan industri, bukan hanya di satu perusahaan,” kata Aweng.
Baca juga: Korban jiwa akibat kebakaran kapal galangan ASL bertambah jadi 11
Ketua Komisi IV DPRD Batam, Dandis Rajagukguk menambahkan pihaknya juga akan memastikan agar hak-hak korban dan keluarga mereka benar-benar dipenuhi oleh pihak perusahaan.
“Kami akan mengawal penanganan korban hingga tuntas dan mendukung penuh proses penyelidikan agar kasus ini dibuka secara terang-benderang,” ujarnya.
Menurutnya, kejadian ini menjadi momentum bagi semua pihak untuk memperketat pengawasan keselamatan kerja, terutama di sektor yang berisiko tinggi seperti perkapalan dan minyak-gas.
“Kita tidak ingin tragedi seperti ini terus berulang. Keselamatan pekerja harus menjadi prioritas utama,” kata dia.
Baca juga: Labfor Polri dilibatkan usut kebakaran kapal Federal di galangan PT ASL Batam
Komentar