DPR Desak Pemerintah Tutup Tambang Bauksit

Jumat, 15 Maret 2013 14:52 WIB

Batam (Antara Kepri) - Anggota Komisi X DPR RI Dedi Suwandi Gumelar mendesak pemerintah daerah segera menutup tambang bauksit di daerah cagar alam Raja Lingga.

"Jangankan tambang, bangunan militer saja harus mengalah jika itu daerah cagar alam," kata Dedi saat menjaring aspirasi terkait RUU Kebudayaan di Batam, Jumat.

Ia mengatakan daerah cagar alam tidak boleh diganggu oleh bangunan apa pun, apalagi demi menggali kekayaan alam.

Dedi meminta polisi segera menutup tambang bauksit karena melanggar kawasan cagar budaya.

"Polisi bisa menggunakan UU Cagar Alam untuk menutup tambang itu, itu masuk pidana," kata dia.

Jika penambangan bauksit di daerah cagar alam, maka pemerintah daerah juga harus bertanggungjawab karena telah memberikan izin eksploitasi di daerah konservasi budaya.

Di tempat yang sama, Zuriyat (pewaris) Kerajaan Riau Lingga, Fahrurrazi, mengatakan mengatakan tambang bauksit di Hulu Riau (Tanjungpinang) sudah merusak daerah konservasi makam.

"Kami mita DPR segera turun tangan, karena kami sudah berupaya ke mana-mana tak ada hasil," kata dia.

Unit Pelaksana Teknis Cagar Budaya Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Fitra Arda mengatakan puluhan hektare daerah makam kuno peninggalan Kerajaan Riau Lingga rusak akibat penambangan bauksit.

UPT Cagar Budaya, sudah menyurati Wakil Menteri Kebudayaan untuk segera menangani masalah itu agar warisan nenek moyang," kata dia.

"Kami sudah surati Wamen, ke Dinas Kebudayaan juga, sudah ke mana-mana," kata dia.

Ia mengatakan makam kuno di Tanjungpinang adalah warisan budaya nenek moyang yang harus dilestarikan.

Sementara itu, Presidium Bintan Crisis Centre (BCC) Suryadi mengatakan penambangan bauksit ilegal di Tanjungpinang sudah terjadi sejak 10 tahun yang lalu. Tahun 2004, aktivis BCC berulang kali menggelar aksi unjuk rasa mendesak pemerintah menutup penambangan bauksit yang merugikan masyarakat dan merusak lingkungan.

Tetapi penambangan bauksit hanya berhenti sementara, dan aktivitas pengerukan dan pengangkutan bauksit dilaksanakan kembali setelah kondisi mulai tenang. Kondisi itu membuat pesimistis BCC terhadap kinerja aparat pemerintah dan kepolisian.(*)