Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) memperkuat aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dalam pengawasan program strategis nasional (PSN) di daerah itu.
"Kita minta mekanisme pembinaan dan pengawasan APIP lebih terstruktur guna memastikan program-program pembangunan yang menjadi prioritas nasional maupun daerah dapat berjalan secara optimal dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Tanjungpinang, Jumat.
Baca juga: Pemkot Batam beri prioritas ke nelayan dengan bantuan alat tangkap
Dia menegaskan bahwa pelaksanaan PSN harus menyesuaikan karakteristik daerah, namun selaras dengan arah pembangunan nasional.
Menurut dia, Kepri berada pada posisi kepulauan yang memiliki keunikan geografis, dinamika ekonomi yang tinggi, dan tantangan pembangunan yang spesifik.
"Oleh karena itu, implementasi kebijakan harus disesuaikan dengan karakteristik daerah kita, sekaligus tetap selaras dengan arah pembangunan nasional," ujar Ansar.
Baca juga: Gubernur Kepri imbau masyarakat untuk hindari pemborosan pangan
Gubernur menegaskan bahwa Permendagri Nomor 5 Tahun 2025 menetapkan pembinaan dan pengawasan kinerja kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan PNS menjadi suatu keharusan.
Tujuan utamanya adalah, kata dia, agar penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Pengawas Daerah (Irwasda) Kepri Arif Fadillah mengatakan APIP memegang peranan strategis sebagai pengawasan yang bertugas memastikan seluruh kegiatan PSN berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang.
"APIP mampu meningkatkan efektivitas pengawasan, mempercepat deteksi risiko dan masalah, serta mendorong budaya tata kelola yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan PSN," kata Arif.
Baca juga: 4 daerah di Kepri berkinerja terbaik nasional turunkan stunting
Dia menyebut PSN diarahkan untuk memperkuat ketahanan nasional dengan sejumlah program, antara lain program makan bergizi gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
Program ini, kata dia, juga mendukung visi pembangunan nasional "Menuju Indonesia Emas 2045" dengan menargetkan penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta berkelanjutan.
Komentar