Pemkot bersama Bea Cukai cari solusi atasi kelangkaan bahan pokok Tanjungpinang

Kamis, 18 Desember 2025 07:40 WIB

Pemkot Tanjungpinang dan Bea Cukai rapat bersama membahas masalah kebutuhan bahan pokok di kantor Bea Cukai Tanjungpinang, Rabu (17/12/2025). ANTARA/HO-Humas Bea Cukai Tanjungpinang

Tanjungpinang (ANTARA) - Pemkot Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), bersama Bea Cukai bersama-sama mencari solusi mengatasi kelangkaan kebutuhan bahan pokok (bapok) masyarakat dalam beberapa waktu terakhir.

“Ketahanan pangan berkaitan langsung dengan kondisi yang dirasakan masyarakat, makanya perlu langkah kolaboratif mencari solusi dengan melihat kondisi di lapangan dan langkah yang bisa dilakukan secara kolektif,” kata Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah dalam rapat koordinasi di Kantor Bea Cukai, Tanjungpinang, Rabu.

Lis menyebut Pemkot Tanjungpinang terus berupaya mempercepat distribusi barang yang sudah tersedia, salah satu contohnya adalah komoditas minyak goreng yang sebelumnya masih berada di Kijang, Kabupaten Bintan, setelah melalui koordinasi dengan pihak terkait akhirnya proses pembongkaran dapat dipercepat.

“Alhamdulillah, hari ini sudah mulai dibongkar dan didistribusikan ke swalayan dengan harga Rp15.700 per liter,” ujar dia.

Baca juga: 6.175 pekerja rentan di Natuna terlindungi BPJS TK

Ia mengatakan untuk komoditas lain seperti telur ayam, cabai, bawang hingga ayam, pemkot telah berkoordinasi dengan pihak penyedia agar pasokan tetap terjaga. Termasuk koordinasi bersama Polresta, Forkopimda, serta Bea Cukai guna menjaga kelancaran distribusi.

Selain itu, katanya, operasi pasar yang dilaksanakan, Rabu pagi, turut membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga lebih terjangkau.

Ia pun berharap para pelaku usaha dan distributor bergabung dalam asosiasi, sehingga distribusi dapat terpantau dengan baik dan setiap persoalan bisa diselesaikan bersama.

Pemkot Tanjungpinang, lanjut Lis, berkoordinasi dengan Kabupaten Bintan dan Kota Batam, mengingat Tanjungpinang menjadi salah satu pusat distribusi kebutuhan pokok ke wilayah pulau-pulau sekitar. Kondisi ini membuat perhitungan kebutuhan harus dilakukan secara cermat.

“Saya minta dinas teknis menghitung kebutuhan secara detail, baik untuk Tanjungpinang, pulau-pulau, termasuk untuk mendukung program MBG,” ujar dia.

Baca juga: BC Batam berantas peredaran rokok ilegal lewat Operasi Gempur

Sementara itu, Kepala Kantor Bea Cukai Tanjungpinang Joko Pri Sukmono Dwi Widodo mengatakan mereka mendukung pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dengan mengoptimalkan jalur distribusi barang-barang lokal dari sejumlah daerah, seperti Jakarta, Kalimantan, dan Sulawesi.

Menurut dia, apabila pasokan masih kurang dan dibutuhkan barang impor, proses pemasukan tetap dilakukan secara legal, baik melalui impor langsung maupun perpindahan barang dari Batam.

Pengiriman dari Batam ke Tanjungpinang juga harus diselesaikan sesuai ketentuan impor yang berlaku, termasuk pemenuhan aturan pembatasan di bidang impor yang pengaturannya berada di luar kewenangan teknis Bea Cukai.

“Jika masih dibutuhkan barang impor, prosesnya tetap harus sesuai ketentuan. Untuk pelaku usaha yang membutuhkan pendampingan administrasi, kami siap memberikan asistensi,” ujar dia.

Baca juga: Telkomsel hadirkan pendampingan psikososial bagi anak terdampak bencana di Sumatera

Lebih lanjut Joko menjelaskan Batam berstatus sebagai kawasan perdagangan bebas (FTZ), sehingga kewajiban kepabeanan baru diselesaikan saat barang keluar dari kawasan tersebut, termasuk ketika dikirim ke Tanjungpinang.

Ketentuan yang sama juga berlaku bagi barang lokal yang masuk ke Batam dan selanjutnya didistribusikan ke luar kawasan.

“Kalau tujuan akhirnya Tanjungpinang, salah satu alternatifnya adalah distribusi langsung dari daerah asal tanpa melalui Batam. Cara ini lebih sederhana dan efisien,” kata Joko.

Baca juga: Pramuka Kwarda Kepri salurkan bantuan Rp23,8 juta untuk korban bencana Sumatera