Sekjend PBB sebut aksi militer AS terhadap Venezuela mengkhawatirkan

Minggu, 4 Januari 2026 11:02 WIB

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. (Gime5)

Washington (ANTARA) - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memandang tindakan militer Amerika Serikat terhadap Venezuela hal yang mengkhawatirkan yang dapat menciptakan "preseden berbahaya", kata juru bicara Stephane Dujarric pada Sabtu (3/1).

"Terlepas dari situasi di Venezuela, sederet perkembangan ini merupakan preseden yang berbahaya. Sekretaris Jenderal terus menekankan pentingnya penghormatan penuh - oleh semua pihak - terhadap hukum internasional, termasuk Piagam PBB," kata Dujarric melalui pernyataan.

Menurutnya, Sekjen sangat prihatin bahwa aturan hukum internasional tidak dihormati.

Disebutkan bahwa pimpinan PBB itu "sangat prihatin dengan eskalasi baru-baru ini di Venezuela" sekaligus memperingatkan "potensi implikasi yang mengkhawatirkan bagi kawasan tersebut".

Guterres mendesak semua pihak di Venezuela untuk terlibat dalam dialog inklusif, "dengan menghormati secara penuh hak asasi manusia (HAM) dan supremasi hukum," demikian menurut pernyataan tersebut.

Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Sabtu (3/1) merilis foto Presiden Venezuela Nicolas Maduro yang ditangkap pasukan AS tengah berada di atas kapal perang USS Iwo Jima.

Dalam foto tersebut, yang diunggah Trump di platform Truth Social miliknya, Maduro terlihat mengenakan setelan olahraga, matanya ditutup dan headphone terpasang di telinganya.

Kemungkinan hal itu dimaksudkan agar Maduro tidak mengetahui di mana dia berada atau memahami apa yang sedang terjadi di sekitarnya.

Pemerintah Venezuela sebelumnya menyatakan tidak mengetahui keberadaan Maduro dan mendesak AS untuk memberikan bukti bahwa sang presiden dalam keadaan baik.

Sebelumnya pada hari yang sama, Trump mengumumkan bahwa pasukannya telah melancarkan operasi militer skala besar di Venezuela.

Ia juga mengeklaim bahwa Maduro dan istrinya, Cilia Flores, telah ditangkap dan diterbangkan ke luar negeri.

Sumber: Sputnik/RIA Novosti