SPPG Kepri siapkan 74 calon dapur untuk operasional

Batam (ANTARA) - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kepulauan Riau (Kepri) sedang mempersiapkan 74 calon dapur untuk mulai operasional dan melayani program Makan Bergizi Gratis (MBG) di provinsi itu.

Kepala Regional (Kareg) SPPG Kepri Anindita Ayu mengatakan pemerintah daerah bersama SPPG berkomitmen mengejar sisa target penerima manfaat pada tahun berjalan.

“Capaian Kepri saat ini sekitar 78 persen dari target penerima manfaat. Insyaa Allah di tahun ini akan kami kejar untuk sisanya,” ujar Anindita saat dihubungi di Batam, Rabu.

Berdasarkan data SPPG, dari total target 605.150 penerima manfaat MBG di Kepri, sebanyak 474.708 orang telah menerima layanan.

Jumlah tersebut mencakup siswa, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui (3B) yang menjadi sasaran utama program penguatan gizi nasional.

Dari sisi infrastruktur, hingga kini sebanyak 172 dapur SPPG telah beroperasi penuh dari total potensi 305 dapur yang direncanakan di seluruh kabupaten dan kota di Kepri.

“Yang 305 dapur itu merupakan potensi. Saat ini sudah ada 74 calon SPPG yang berada di tahap persiapan. Selain itu, ada juga dapur 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang masih dalam proses,” kata Anindita.

Baca juga: SPPG Batam kembali beroperasi pada 8 Januari

Untuk dapur di wilayah 3T, Anindita menyebutkan hingga kini belum ada yang beroperasi, namun proses persiapan masih terus berjalan.

Ia juga membuka kemungkinan adanya penambahan dapur baru seiring evaluasi kebutuhan di lapangan.

Terkait layanan selama libur Natal dan tahun baru, Anindita memastikan seluruh dapur SPPG di Kepri masih menghentikan sementara penyaluran MBG hingga 7 Januari 2026.

“Sesuai surat edaran dari pemerintah pusat. Penyaluran dijadwalkan kembali normal mulai 8 Januari yakni esok,” kata dia.

Sementara itu, untuk perubahan kebijakan seperti insentif kader pos pelayanan terpadu (posyandu), gaji petugas Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) MBG, maupun teknis operasional lainnya di tahun 2026, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis resmi dari pusat.

“Kami masih menunggu juknis 2026 sebagai acuan pelaksanaan ke depan,” tutup Anindita.