Kepala Bapanas: Penyelundupan 1.000 ton beras di Karimun pengkhianat bangsa

Rabu, 21 Januari 2026 15:17 WIB

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau temuan beras ilegal di Kawasan Bea Cukai, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Senin (19/1/2026). ANTARA/HO-Bapanas

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Kabapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan dugaan penyelundupan 1.000 ton beras di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, merupakan tindakan pengkhianatan bangsa karena menodai capaian swasembada.

"Ini pengkhianat bangsa menurut saya. Masa melakukan hal seperti ini, kita sudah surplus, kita banyak stok, kita banyak, ada tiga juta ton lebih (stok beras nasional), tapi memasukkan 1.000 ton, ini tidak benar," kata Amran di sela meninjau temuan beras ilegal di Kawasan Bea Cukai, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Senin.

Ia juga mengapresiasi langkah cepat aparat penegak hukum dalam mengungkap dan mengamankan beras ilegal tersebut, serta meminta seluruh pelaku penyelundupan ditindak tegas tanpa kompromi demi kepentingan nasional.

Amran dalam pernyataan diterima di Jakarta, menegaskan praktik ilegal tersebut berpotensi melemahkan petani Indonesia yang jumlahnya mencapai sekitar 115 juta orang yang selama ini menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional.

Pemerintah, katanya, telah resmi mengumumkan capaian swasembada pangan di tingkat nasional dan internasional, sehingga segala bentuk gangguan terhadap stabilitas pangan tidak boleh dibiarkan.

"Kita sudah swasembada pangan (komoditas beras). Bapak Presiden (Prabowo Subianto) sudah mengumumkan di tingkat nasional, di Kerawang kemarin, dan di internasional bahwa kita swasembada. Jangan mengganggu swasembada kita," tegasnya.

Amran juga menyoroti kejanggalan asal beras yang disebut berasal dari Tanjungpinang, wilayah tanpa sawah, namun direncanakan dikirim ke Palembang yang justru surplus produksi beras.

Ia menilai pola distribusi tersebut tidak masuk akal dan menguatkan dugaan bahwa beras yang diamankan merupakan hasil penyelundupan yang sengaja disamarkan jalur peredarannya.

Pemerintah memastikan proses hukum akan dituntaskan melalui penyidikan Mabes Polri, Satgas terkait, Polda setempat, serta dukungan TNI dan Kejaksaan agar kasus itu transparan.

Amran menegaskan pula praktik semacam itu tidak boleh terulang karena hanya segelintir pihak yang diuntungkan, sementara petani dan bangsa Indonesia menanggung kerugian besar.

Ia mengingatkan pengalaman impor ilegal masa lalu yang memicu masuknya penyakit mulut kuku (PMK), menyebabkan kerugian ratusan triliun rupiah dan penurunan drastis populasi ternak nasional.

"Pernah dulu terjadi, kalau tidak salah 2020. Apa yang terjadi? Hanya impor daging sedikit, tetapi berpenyakit. Yang terjadi adalah pada 2022-2023 ada penyakit PMK. Padahal sudah 100 tahun tidak terjadi di Indonesia. PMK masuk, penyakit ini masuk, tidak ada yang bisa mencegah," beber Amran.

"Akhirnya 17 juta populasi sapi turun menjadi 10 juta lebih. (Lalu) turun enam juta ekor, enam juta ekor ini mati seketika, nilainya berapa? Rp135 triliun," tambah Amran.

Menurutnya, penyelundupan pangan tanpa prosedur karantina dan pengawasan berisiko membawa penyakit atau bakteri yang membahayakan sektor pertanian, peternakan, serta kesehatan nasional.

Karena itu, Amran menegaskan penyelundupan beras dalam jumlah berapa pun harus ditindak tegas hingga ke akar, demi melindungi petani dan swasembada pangan.

Sementara itu, di Batam, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta pemerintah daerah terutama kabupaten/kota untuk mendorong hilirisasi komoditas pertanian lokal, khususnya kelapa, kacang mete dan kakao, guna meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani.

Menurut Amran, pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran besar untuk mendukung program hilirisasi di daerah.

“Sekarang ada program hilirisasi. Kami siapkan anggaran Rp40 triliun. Anggaran ini untuk bupati. Bupati itu terdepan, mereka yang menentukan,” kata Mentan Amran Sulaiman di Batam, Senin.

Hal itu disampaikan saat membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang digelar di Batam.

Amran mencontohkan keberhasilan hilirisasi kelapa di Maluku Utara yang mampu meningkatkan nilai ekonomi secara signifikan.

“Kita produsen kelapa terbesar dunia. Selama ini ekspor kelapa nilainya sekitar Rp24 triliun, itu pun masih dalam bentuk gelondongan. Kalau diolah, nilainya bisa melonjak jauh,” ujarnya.

Ia memaparkan nilai ekspor yang sebelumnya Rp24 triliun sebelum hilirisasi, dapat melonjak menjadi Rp896 triliun.

Amran juga menjelaskan bahwa sejumlah negara, termasuk China, mulai beralih dari susu sapi ke produk berbasis kelapa seperti coconut milk dan coconut oil (TCO).

“Sekarang China konsumsi coconut milk. Dulu susu sapi, sekarang bergeser ke susu kelapa karena dianggap lebih sehat. Ini peluang besar,” katanya.

Selain kelapa, komoditas lain seperti kakao, kacang mete, dan gambir juga dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui hilirisasi.

“Kita lakukan hilirisasi untuk meningkatkan pendapatan petani, terutama sektor dengan value tinggi di dunia. Kelapa, kakao, mete dan seterusnya,” ujar Amran.

Dalam forum Apkasi tersebut, Amran mendorong para bupati, wali kota dan para pemimpin daerah untuk aktif mengusulkan program hilirisasi yang benar-benar siap dijalankan di daerah masing-masing.

“Yang butuh, silakan diusulkan ke kami para bupati dan wali kota. Tapi betul-betul ditanam dan dijalankan. Nanti pemimpinnya di kabupaten/kota, bukan di pusat,” kata dia.

“Ayo kita kawal Indonesia menjadi Indonesia Emas. Bapak-Ibu adalah orang-orang hebat, dan kehebatan itu sudah dibuktikan,” tutupnya.