Legislator: Kompensasikan Pajak Sepeda Motor ke BBM

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Anggota Komisi II DPRD Kepulauan Riau yang membidangi perekonomian dan keuangan, Rudy Chua menyarankan  pemerintah menghapus pajak kendaraan bermotor (PKB) sebagai salah satu kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak.

"Kalau PKB dihilangkan (dihapuskan-red), khususnya untuk motor roda dua dan moda transportasi orang dan barang, akan lebih tepat sasaran daripada subsidi BBM yang dilakukan pemerintah selama ini tidak tepat sasaran," kata Rudy di Tanjungpinang, Jumat.

Rudy mengatakan mendukung rencana pemerintah menaikkan harga BBM, tetapi kompensasi subsidinya harus tepat sasaran.

Sebagai kompensasi dari kenaikan itu, katanya, pemerintah bisa menyubsidi masyarakat kecil pengguna kendaraan bermotor roda dua dan moda transportasi orang dan barang dengan menghapuskan PKB-nya, selain  dengan pola kompensasi tepat sasaran lainnya.

"PKB sepeda motor satu tahun rata-rata hanya Rp200 ribu, sedangkan subsidi pemerintah selama ini untuk pengendara motor bisa mencapai Rp1,2 juta per tahun bagi yang menghabiskan bahan bakar bensin sebanyak 20-25 liter per bulan atau 240-250 liter per tahun," ujarnya.

Menurut Rudy, selama ini pemerintah menyubsidi pengguna kendaraan bermotor sebesar Rp5 ribu per liter bensin dengan asumsi harga bensin nonsubsidi sebesar Rp9.500 per liter.

"Lebih murah menyubsidi pajak kendaraan bermotor dan lebih tepat sasaran jika selama ini yang menjadi permasalahan utama adalah subsidi yang tidak tepat sasaran," ujar politisi yang menjadi calon legislatif dari Hanura tersebut.

Rudy menilai, saat ini pemerintah harus tegas apakah menaikkan harga BBM atau tidak, agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat yang sudah mulai merasakan kenaikan harga akibat gonjang-ganjing wacana kenaikan.

"Saat ini harga bahan kebutuhan pokok sudah mulai naik dan juga terjadi penimbunan bahan bakar dan sembako akibat rencana kenaikan itu," ujarnya.

Perbedaan harga bahan bakar yang diwacanakan, menurut Rudy juga tidak tepat karena akan menimbulkan penyelewengan yang lebih besar.

"Kalau perbedaan harga terjadi, mungkin moda transportasi umum tidak perlu mencari penumpang atau barang, lebih baik mereka keliling mengisi BBM dan menjualnya lagi untuk pengguna kendaraan pribadi atau pemerintah," ujarnya. (Antara)

Editor: Rusdianto