Kantor Pos Karimun Koordinasikan BLSM dengan Pemda

Senin, 24 Juni 2013 23:54 WIB

Karimun (Antara Kepri) - Kantor Pos Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, mengkoordinasikan penyaluran dana bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) dengan pemerintah daerah setempat agar tepat sasaran.

"Pengalaman saat penyaluran dana bantuan langsung tunai (BLT) beberapa waktu lalu, banyak alamat penerimanya tidak lengkap. Karena itu, kami akan berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan, lurah/desa saat penyaluran BLSM nanti," kata Kepala Kantor Pos Tanjung Balai Karimun Sumarso di Tanjung Balai Karimun, Senin.

Sumarso mencontohkan, beberapa waktu lalu banyak alamat penerima dana BLT di Kelurahan Sei Lakam, Tanjung Balai Karimun, sulit dilacak karena tidak menyantumkan nomor rumah, RT atau RW.

"Nanti, pemerintah kecamatan atau kelurahan/desa kita minta mengumpulkan warga penerima BLSM. Setelah dikumpulkan, baru dana BLSM itu diserahkan langsung kepada penerimanya sesuai dengan yang tercantum pada kartu perlindungan sosial (KPS)," ujarnya.

Penyaluran BLSM dengan turun langsung ke kelurahan atau desa, menurut dia, bertujuan agar dana kompensasi kenaikan harga BBM itu benar-benar diterima oleh mereka yang berhak.

"Teknisnya kita turun ke komunitas dengan sistem 'hand to hand', artinya dana tersebut langsung diterima oleh yang berhak menerimanya. Sistem ini diharapkan dapat membantu penerima BLSM yang tidak bisa datang ke kantor pos," ucapnya.

Namun demikian, lanjut Sumarso, pihaknya juga menyiapkan sejumlah pegawai untuk melayani pencairan dana BLSM kepada pemegang KPS yang langsung datang ke kantor pos.

"Pada prinsipnya kami siap menyalurkan dana BLSM. Penerima BLSM juga tidak perlu cemas karena dana tidak mesti diambil dalam satu hari, tetapi sampai Desember nanti," ujarnya.

Hingga kini, katanya, kantor pos pusat belum memberitahukan jadwal pencairan dana BLSM untuk Tanjung Balai Karimun.

"Biasanya, Karimun mendapat giliran terakhir seperti saat penyaluran dana BLT. Selain itu, kami juga belum tahu berapa jumlah rumah tangga yang akan menerima dana tersebut," katanya.

Dia juga mengatakan teknis penyaluran dana BLSM sedikit berbeda dibandingkan BLT. Jika kartu BLT disalurkan oleh pemerintah daerah, maka KPS untuk BLSM dibagikan oleh Kantor Pos.

"Jadi, tugas kami ada dua, yaitu pembagian KPS dan penyaluran dana BLSM. Informasi yang kami terima, dana BLSM dicairkan dua kali, masing-masing disalurkan untuk dua bulan yang besarnya Rp150.000 untuk satu bulan," ujarnya.

Ia menambahkan dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar rapat dengan Dinas Sosial terkait teknis pembagian KPS dan penyaluran BLSM.

"Yang punya kegiatan 'kan Kementerian Sosial, karena itu kami akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk menyiapkan langkah-langkah penyaluran BLSM," katanya. (Antara)

Editor: Eddy K Sinoel