Buruh Batam Minta Pemerintah Aktifkan BLK

Sabtu, 26 Oktober 2013 20:53 WIB

Batam (Antara Kepri) - Serikat buruh di Batam meminta pemerintah mengaktifkan balai latihan kerja (BLK) di Batuaji agar bisa dimanfaatkan pekerja untuk meningkatkan kemampuan menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (Asean Economic Community) 2015.

"Pada tahun tersebut, masyarakat di negara-negara ASEAN bebas masuk ke Indonesia. Kalau pemerintah tidak mempersiapkan lembaga keterampilan seperti BLK untuk meningkatkan kemampuan buruh, bisa jadi kami akan menjadi penonton di negeri sendiri," kata Sekretaris Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Batam Suprapto di Batam, Sabtu.

Ia mengatakan, kelemahan pekerja Indonesia ialah kurangnya sertifikasi keahlian meski secara umum keterampilan sudah mumpuni. Sementara yang diinginkan perusahaan adalah pekerja dengan berbagai sertifikasi keahlian.

"Selama ini pemerintah mengatakan segera memperbaiki dan mengoperasikan BLK kembali. Namun kenyataanya hingga saat ini tidak juga terealisasi," kata dia.

FSPMI, kata dia, meminta pemerintah sungguh-sungguh dalam mempersiapkan BLK dan lembaga sejenisnya mengingat Batam berada di wilayah terdepan dan berhadapan langsung dengan negara lain.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebelumnya mengambil alih BLK Batam yang sebelumnya dikelola Badan Pengusahaan Batam.

Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) Abdul Wahab Bangkona mengatakan, pengambilalihan BLK dilakukan agar bisa berfungsi maksimal.

Pemda dinilai tidak memiliki anggaran yang cukup untuk mengelola BLK, sementara Kemnakertrans memiliki dana khusus untuk BLK. Kemnakertrans menargetkan BLK bisa dioperasikan pada tahun ini, setelah renovasi bertahap yang diperkirakan selesai 2014.

Abdul Wahab memperkirakan dibutuhkan dana minimal Rp5 miliar untuk renovasi. Rencananya, selain renovasi gedung yang sudah ada, kementerian juga berencana membangun gedung baru, jika disiapkan lahan oleh BP.

BLK diharapkan menjadi jawaban tantangan dunia industri di Batam yang membutuhkan pekerja handal, karena selama ini penanam modal mengeluhkan pekerja Batam yang kurang berkualitas.

Nantinya, kata dia, BLK di Batam disesuaikan dengan kebutuhan industri, yaitu pelatihan "welding", manufaktur dan keahlian bidang lainnya.

Wali Kota Batam Ahmad Dahlan mengatakan pemerintah dan BP akan membubarkan dulu yayasan BLK, baru kemudian menyerahkannya ke pemerintah pusat.

Ia mengakui pemerintah daerah tidak memiliki dana yang cukup untuk mengelola BLK. Padahal, menurut dia, BLK sangat penting mencetak tenaga kerja yang dibutuhkan industri di FTZ Batam, karena selama ini banyak tenaga kerja di Batam yang belum memiliki kemampuan tinggi.(Antara)