Mahasiswa Universitas Pertahanan Belajar FTZ Batam

Selasa, 3 Desember 2013 07:22 WIB

Batam (Antara Kepri) - Mahasiswa Universitas Pertahanan Kementerian Pertahanan RI mengunjungi Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk mempelajari status kawasan perdagangan bebas (free trade zone/FTZ) yang diberikan pada kawasan industri tersebut.

"Keberadaan Pulau Batam yang sangat strategis yang berada di jalur pelayaran internasional dan status sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sudah pasti memiliki berbagai keungulan dan juga permasalahan yang perlu dicermati," kata Wakil Dekan Universitas Pertahanan, Marsekal Pertama TNI Suprapto di Batam, Senin.

Ia mengatakan, sebagai daerah yang terletak pada jalur perdagangan tersibuk di dunia pasti juga menimbulkan konsekwensi terutama masalah keamanan.

"Kami akan melakukan Analisa Pengaruh Keamanan Jalur Perdagangan Laut Perekonomian Batam sebagai Free Trade Zone dari Perspektif Ekonomi Pertahanan," kata Suprapto.

Kasubdit Bidang Persandian BP Batam, Yuda Gunadi, menjelaskan bahwa dengan letak Pulau Batam yang sangat strategis banyak terjadi tindakan pelanggaran hukum seperti penyelundupan, trafficking dan perompakan.

"Hal ini telah menjadi perhatian khusus pemerintah pusat dalam mengamankan perairan tersebut, dan di Batam sendiri, khususnya BP Batam ikut berperan dalam pengamanan melalui bidang teknologi informasi," kata dia.

Pengamanan wilayah, kata dia juga sudah dilakukan bersama TNI AL, Polri, Bea Cukai, KPLP, Imigrasi dan Bakorkamla.

Ia mengatakan, peranan pelabuhan Batam juga sangat vital dalam meningkatkan perekonomian Indonesia khususnya di Batam karena keberadaan pelabuhan yang memadai berperan besar dalam menunjang meningkatkan nilai pertumbuhan ekonomi.

"Oleh karena itu dengan berbagai pemasalahan mengenai keamanan di jalur internasional Selat Malaka perlu perhatian khusus dari para penegak hukum dalam mengamankan kondisi Batam yang kondusif dalam menjaga kestabilan iklim investasi," kata Yuda.

Dengan berbagai masukan dan kajian dari berbagai pihak, kata dia, diharapkan akan dapat meminimalisir sekecil mungkin sehingga pengelolaan wilayah perdagangan bebas Pulau Batam akan semakin lebih baik.(Antara)