Pengesahan APBD Natuna 2014 Tunggu Kesiapan DPRD

Selasa, 21 Januari 2014 21:44 WIB

Natuna (Antara Kepri) - Pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna tahun 2014, kini hanya tinggal menunggu kesiapan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Natuna.

"Sekarang yang tinggal hanya kesiapan dari DPRD Natuna saja, kapan waktu yang tepat untuk menyampaikan Nota Keuangan APBD 2014 ini. Ya, tergantung dari DPRD, kalau dari pemerintah sudah siap," ungkap Bupati Natuna, Ilyas Sabli, Selasa.

Bupati Natuna, Ilyas Sabli tak menampik pengesahan APBD 2014 jauh molor dari rencana awal, dikeranakan antara pemerintah dengan DPRD masih melakukan perampungan pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kabupaten Natuna .

"Benar, pengesahan APBD Natuna 2014 jauh meleset dari rencana awal. Ini dikarenakan, antara Pemerintah dan DPRD masih membahas Kesepakatan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-PPAS APBD) pada waktu itu, namun kini sudah siap," kata Bupati Natuna Ilyas Sabli.

Ilyas menambahkan, besaran plafon KUA-PPAS tahun 2014 hanya sebesar Rp1.1 triliun. Ini lebih jauh menurun dari tahun 2013 yang mencpai Rp1,6 triliun. Diperkirakan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 10 persen dari APBD tahun 2013.

"Pemerintah Kabupaten Natuna hanya memberikan plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014 hanya sebesar Rp1,1 triliun. Ini jauh lebih rendah bila di bandingkan dengan APBD tahun 2013 sebesar Rp1,6 triliun," ungkap Ilyas.

Disinggung mengenai penyebab molornya Pengesahan APBD Natuna tahun 2014 ini, karena adanya kepentingan tertentu, Bupati membantahnya. Ia mengatakan, keterlambatan pengesahan APBD Natuna, di karenakan antara pemerintah Kabupaten Natuna dengan DPRD harus menetapkan dan menyepakati besaran angka APBD yang riil dan masuk akal.

Penyampaian Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Natuna 2014 harus disesuaikan dengan aspirasi dari masyarakat, dan betul-betul sesuai dengan angka yang rill.

Ia mengatakan, tidak mau seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, dianggarkan tinggi, namun kenyataannya tidak sesuai dengan yang di harapkan.

"Pemkab Natuna tidak mau lagi adanya kata defisit pada APBD, seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya. Yang jelas adalah bagaimana pemerintah mendapatkan anggaran yang ril serta tetap mengacu pada plafon anggaran sesuai dengan prinsip efektif, efisien dan cermat," pungkasnya. (Antara)

Editor: Evy R. Syamsir

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.