BBM Bersubsidi Kapal Antarpulau Untungkan Pengusaha

Rabu, 29 Januari 2014 23:07 WIB

Raja Zuriantiaz (antarakepri.com/Rusdianto)

Karimun (Antara Kepri) - Penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk kapal penumpang antarpulau di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dinilai hanya menguntungkan pengusaha.

Politikus Partai Nasional Demokrat Karimun, Raja Zuriantiaz di Tanjung Balai Karimun, Rabu, mengatakan, penumpang tidak merasakan manfaat sejak penggunaan BBM bersubsidi untuk kapal penumpang antarpulau. Yang diuntungkan hanya pengusaha.

Menurut dia, sejak Dinas Perhubungan Karimun merekomendasikan bahwa pengusaha kapal antarpulau boleh membeli premium bersubsidi di SPBU Jalan Poros untuk bahan bakar kapalnya, harga tiket kapal tetap sama.

Ia mencontohkan kapal-kapal penumpang yang setiap hari berangkat dari Pelabuhan Boom Panjang Tanjung Balai Karimun menuju sejumlah pulau yang harga tiketnya justru mengalami kenaikan pascakenaikan harga BBM bersubsidi pada 2013.

Sebelum adanya rekomendasi penggunaan premium bersubsidi untuk kapal antarpulau, harga tiket kapal jurusan Tanjung Balai Karimun-Selat Beliah Kundur Barat Rp18.000. Kemudian naik lagi sejak kenaikan premium bersubsidi menjadi Rp20.000/per lembar.

"Seharusnya pengusaha kapal tidak menaikkan harga atau kalau boleh diturunkan karena mereka tidak lagi menggunakan premium industri," kata mantan anggota DPRD Karimun itu.

Raja yang juga caleg untuk DPRD Provinsi Kepri itu mengatakan, kebijakan penggunaan premium bersubsidi untuk kapal antarpulau cenderung memihak pengusaha.

"BBM bersubsidi untuk rakyat, bukan untuk segelintir orang. Kami berharap rekomendasi penggunaan premium bersubsidi untuk kapal antarpulau, termasuk minyak tanah untuk campuran solar yang juga disubsidi, tidak ada unsur gratifikasi atau penyalahgunaan wewenang karena akan memiliki konsekuensi hukum bagi pihak yang membuat kebijakan tersebut," tuturnya.

Ia berharap kebijakan penggunaan premium bersubsidi yang dibuat pemerintah daerah benar-benar memperhatikan kepentingan masyarakat banyak karena anggaran yang dikucurkan untuk subsidi itu dilatarbelakangi masih sulitnya kehidupan masyarakat.

"Jangan sampai anggaran subsidi BBM terbuang percuma atau dinikmati oleh mereka yang tidak seharusnya menikmatinya," ucapnya.

Selain penggunaan BBM bersubsidi kapal antarpulau, pihaknya juga menyoroti perlakuan istimewa pengusaha kapal terhadap aparat yang tidak meminta tiket saat naik kapal.

"Aparat tidak dikenai tiket, mereka dapat naik kapal kapan saja. Kalau untuk kepentingan tugas mungkin tidak masalah, tetapi kenyataannya banyak yang berangkat untuk kepentingan pribadi," katanya.

Harusnya, pengusaha tidak membeda-bedakan antara aparat dan masyarakat.

"Timbul persepsi negatif di tengah masyarakat ketika aparat tidak membeli tiket saat naik kapal," ucapnya. (Antara)

Editor: Fredrich C Kuen