OJK Nilai Industri Keuangan Kepri Maju

Rabu, 26 Maret 2014 21:58 WIB

Otoritas Jasa Keuangan (antaranews.com)

Batam (Antara Kepri) - Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau Wahyu Mardiansyah menilai industri keuangan di Kepri maju, dari banyak dan tumbuhnya lembaga keuangan yang berdiri di provinsi kepulauan itu.

"Tergambar, Kepri merupakan satu wilayah yang memiliki daya tarik industri keuangan modern," kata Wahyu Mardiansyah dalam sosialisasi di Batam.

Di Kepri, OJK mengawasi 137 lembaga keuangan yang terdiri dari 33 bank konvensional, tujuh bank syariah, 42 Bank Perkreditan Rakyat, sembilan sekuritas, 26 asuransi kerugian, delapan asuransi jiwa, 10 pembiayaan serta satu dana pensiun dan satu pegadaian.

Dari data itu, ia juga menilai pemanfaatkan jasa keuangan untuk produk kreatif di Kepri lebih baik dibanding daerah lain di Indonesia.

Ia berharap, banyaknya industri jasa keuangan di Kepri dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui produk-produk yang ditawarkannya.

Di tempat yang sama, Kepala Kantor Bank Indonesia Batam Gusti Raizal Eka Putra mengharapkan keberadaan industri keuangan mampu mendorong investasi di Kepri.

Dengan adanya kesiagaan modal yang disiapkan industri perbankan, maka diharapkan dapat memudahkan proses investasi sehingga menggairahkan perekonomian kota.

Apalagi, data yang dimiliki BI menunjukkan kecenderungan penurunan investasi yang relatif besar di Batam dalam beberapa waktu belakangan ini.

"Investasi menurun drastis, terutama Penanam Modal Asing, ini terkait masalah status lahan yang belum 'clear'," kata dia.

Keberadaan industri perbankan diharapkan juga bisa menyentuh usaha mikro, kecil dan menengah di Kepri yang selama ini kesulitan mendapatkan modal.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis, di Batam, berharap pemerintah membuat kebijakan bunga rendah untuk kredit UMKM agar usaha kecil bisa tumbuh dan berkembang.

Menurut dia, kebijakan pemerintah selama ini kurang mendukung UMKM, karena bunga untuk usaha kecil lebih tinggi ketimbang bunga pinjaman untuk konglomerat.

"Bunga konglomerat delapan hingga sembilan persen, sedangkan KUR 24 persen," kata dia.

Ia mengatakan kebijakan itu tidak adil, karena seharusnya bunga rendah diberikan kepada UMKM, bukan pemodal besar. (Antara)

Editor: Rusdianto