Logo Header Antaranews Kepri

Wagub Atur Ulang Resepsi Pernikahan Putranya

Minggu, 30 November 2014 21:59 WIB
Image Print

Batam (Antara Kepri) - Wakil Gubernur Kepulauan Riau Soerya Respationo mengatur ulang rencana resepsi pernikahan putra ketiganya demi mematuhi Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana yang dikeluarkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi.

"Nanti dirancang ulang kembali," kata Soerya Respationo di Batam.

Surat Edaran Menpan-RB Yuddy Chrisnandi membatasi maksimal undangan resepsi pernikahan di hotel mewah hanya 500 lembar dengan jumlah yang hadir sebanyak 1.000 orang.

Soerya mengaku, awalnya rencana pernikahan anaknya, Putra, di Yogyakarta akan diselenggarakan di hotel. Namun demi mematuhi Surat Edaran Menpan-RB, maka kemungkinan acara itu dipindahkan ke kediaman.

"Saya yang pertama merasakan dampak surat edaran itu karena saya akan menikahkan anak pada 18 Januari 2015. Surat edaran berlaku pada 1 Januari 2015," kata Soerya sambil tersenyum.

Rencana pernikahan putra Wagub sudah direncanakan sejak setahun yang lalu, kala Ketua PDIP Kepri itu menikahkan putri keduanya, Dwi Ajeng Sekar Respati di Batam, Januari 2014.

Resepsi pernikahan putrinya kala itu berlangsung mewah di hotel berbintang di Kota Batam. Pesta diselenggarakan setelah prosesi akad nikah yang penuh dengan rangkaian adat di kediamannya dan pesta rakyat di sekitar tempat tinggal Wagub.

Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi mengapresiasi keputusan Wagub Kepri dalam mengubah rencana pernikahan anaknya dan menyesuaikan dengan surat edaran yang baru dikeluarkan.

"Keputusan wagub untuk mengatur ulang pernikahan anaknya patut diapresiasi," kata dia.

Ia memahami sebagai pejabat sekaligus politikus yang memiliki banyak rekan, pasti sulit untuk membatasi jumlah undangan dalam resepsi pernikahan. "Tapi, ini risiko menjadi pejabat," kata dia.

Menurut Menteri, pembatasan jumlah undangan pesta mewah itu sejatinya untuk menekan rasa kesenjangan sosial yang muncul di masyarakat.

Pejabat harus menjadi panutan publik yang memiliki empati tinggi pada masyarakat. Sehingga dalam kondisi sosial ekonomi seperti saat ini pejabat harus menunjukkan kehidupan yang sederhana.

Ia menggambarkan bila pejabat mengadakan resepsi di hotel mewah, kemudian yang hadir ribuan orang dengan ratusan karangan bunga dipajang di sepanjang jalan, maka masyarakat hanya bisa menjadi penonton. "Kemewahan tertentu harus ada batasannya," kata dia. (Antara)

Editor: Rusdianto



Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026