Pemkab Karimun Diminta Prioritaskan Ekonomi Kerakyatan

Kamis, 8 Januari 2015 10:10 WIB

Karimun (Antara Kepri) - Laskar Melayu Bersatu meminta Pemerintah Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, memprioritaskan program pengembangan ekonomi kerakyatan pada 2015 untuk mencegah ketimpangan kesejahteraan yang memicu bertambahnya angka kemiskinan.

"Pengembangan ekonomi kerakyatan pada sektor padat karya yang harus diprioritaskan untuk mengimbangi pengembangan investasi yang kami nilai memicu ketimpangan kesejahteraan, yang kaya makin kaya tapi kemiskinan tidak juga berkurang," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah Laskar Melayu Bersatu (LMB) Karimun Datuk Panglima Azman Zainal di Tanjung Balai Karimun, Kamis.

Azman Zainal menilai pengembangan ekonomi kerakyatan yang termasuk satu dari empat azam (slogan) Kabupaten Karimun, kurang mendapat perhatian, baik dari permodalan maupun pembinaan.

Produk yang dihasilkan pelaku usaha kecil dan menengah, kata dia kurang mampu bersaing yang dikhawatirkan akan terimbas gempuran produk asing pada saat pemberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir 2015.

"Harus ada program terobosan untuk ekonomi kerakyatan. Misalnya dengan program dana bergulir yang sudah lama ditiadakan, tapi harus diiringi dengan pendampingan dan pembinaan," ucapnya.

Menurut dia, pertumbuhan investasi di kawasan perdagangan bebas atau free trade zone (FTZ) belum memberikan dampak yang signifikan bagi sektor ekonomi kerakyatan.

"Kehadiran perusahaan-perusahaan besar di FTZ belum memberikan kontribusi berarti dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan. Kami khawatir ketimpangan kesejahteraan makin lebar jika tidak ada keseriusan pemerintah daerah untuk mendorong sektor ekonomi kerakyatan," ucapnya.

Selain ekonomi kerakyatan, ia juga meminta pemerintah daerah membangun Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan kemampuan warga lokal agar mampu bersaing dengan pekerja dari luar.

"Faktanya, kesempatan bekerja di perusahaan-perusahaan FTZ banyak diisi oleh pekerja dari luar. Tenaga kerja lokal hanya mengisi posisi sebagai buruh kasar, bukan posisi strategis yang membutuhkan keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan perusahaan," kata dia.

Kesempatan bekerja yang belum terbuka lebar, menurut dia, juga tampak dari banyaknya warga Karimun yang bekerja di Malaysia. Mereka mengandalkan paspor wisata untuk bekerja ke Malaysia.

"Paspor wisata sudah tentu tidak bisa dipakai untuk bekerja, tapi kenyataannya banyak warga yang menggunakannya untuk bekerja ke Malaysia. Mereka pulang sekali sebulan untuk cap paspor karena izin tinggal yang terbatas mengingat paspor yang mereka gunakan adalah paspor kunjungan wisata," katanya.

Ia juga berharap DPRD Karimun juga mendorong pendirian BLK untuk melatih pekerja lokal agar bisa bersaing dengan pekerja dari luar.

"DPRD jangan diam, tapi ikut mendesak pemerintah daerah agar segera mendirikan BLK," ucapnya. (Antara)

Editor: Nusarina Yuliastuti