Bupati Karimun Optimistis Bisa Tutupi Defisit Anggaran

Selasa, 15 September 2015 14:36 WIB

Setiap SKPD kami instruksikan agar melakukan efisiensi anggaran

Karimun (Antara Kepri) - Plt Bupati Karimun, Kepulauan Riau, Aunur Rafiq optimistis dapat menutupi defisit anggaran dalam APBD Perubahan 2015 akibat penurunan sektor penerimaan pembiayaan dari Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (DBH Migas).

"Insya Allah, defisit bisa tutupi, meski kita melakukan penyesuaian anggaran dan belanja dalam KUA-PPAS APBD-Perubahan 2015," kata di Tanjung Balai Karimun, Selasa.

Aunur Rafiq yang baru ditunjuk Mendagri sebagai bupati menggantikan Nurdin Basirun mengatakan, upaya untuk menutupi defisit anggaran akan dilakukan dengan melakukan efisiensi di setiap bidang kegiatan dan program pembangunan.

Penganggaran dalam APBD Perubahan, menurut dia, lebih difokuskan pada program prioritas dan program wajib yang tidak bisa dicoret dalam APBD Perubahan.

"Setiap SKPD kami instruksikan agar melakukan efisiensi anggaran," kata dia.

Ia juga meminta aparatur yang bertugas memungut pajak dan retribusi daerah agar bekerja maksimal dalam mengejar target pendapatan, atau ia harapkan melebihi target itu sehingga defisit tidak hanya tertutupi, tapi terjadi surplus anggaran yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan berdasarkan skala prioritas.

"Masyarakat juga kami imbau untuk menunaikan kewajibannya kepada pemerintah, seperti membayar pajak dan lainnya, agar pendapatan daerah bisa mencapai target atau terlampaui," kata dia.

Sebelumnya, Aunur Rafiq telah menyampaikan pidato Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Karimun, Senin (14/9).

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Azmi, ia memaparkan terjadi penyesuaian belanja dan pendapatan akibat penurunan menurunnya pendapatan dari sektor penerimaan pembiayaan yang semula ditargetkan Rp200 milia menjadi Rp50.031.990.376, yang merupakan perhitungan dari sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) 2014, berdasarkan Perda APBD 2014 yang telah diaudit BPK. Dengan demikian, terjadi defisit penerimaan pembiayaan sebesar Rp149.968.009.624.

Dampak dari defisit tersebut, target belanja yang semula Rp1.193.132.638.467, dipangkas menjadi Rp1.281.462.082.938, atau terjadi penurunan Rp88.329.444.471. "Atau menurun sebesar 6,89 persen," kata dia.

Pemotongan belanja sebanyak itu. termasuk belanja sektor pengeluaran pembiayaan yang semula Rp2.029.963.548, dipangkas menjadi Rp1.029.963.548. Pemangkasan tersebut khusus untuk penyertaan modal kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Karimun dari Rp2 miliar menjadi Rp1 miliar.

Sedangkan pendapatan, dijelaskannya, target semula sebesar Rp1.083.492.046.486, namun dilakukan penyesuaian sehingga menjadi Rp1.144.130.611.639.

Penyesuaian anggaran dan belanja tersebut, menurut dia, salah satunya untuk mengakomodasi anggaran Pemilihan Kepala Daerah 9 Desember 2015. (Antara)

Editor: Eddy Supriyatna Syafei