PDIP Tolak Beri Pendapat Anggaran Perubahan Kepri

Rabu, 28 Oktober 2015 22:47 WIB

Kami tidak dapat memberi pendapat karena tidak mengetahui perubahan anggaran secara terperinci

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kepulauan Riau (Kepri) menolak memberi pendapat terkait Ranperda APBD Perubahan tahun 2015, karena sampai sekarang belum mengetahui rincian perubahan anggaran.

Juru bicara Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan Tawarich dalam rapat paripurna di DPRD Kepri, Rabu, mengatakan pihak eksekutif berjanji paling lama menyerahkan dokumen yang berisi rincian perubahan anggaran paling lama tadi pagi, namun sampai sekarang belum diserahkan.

"Kami tidak dapat memberi pendapat karena tidak mengetahui perubahan anggaran secara terperinci," katanya dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak.

Tawarich menegaskan setiap pendapat fraksi yang disampaikan harus memiliki alasan yang jelas. Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak dapat menyatakan setuju atau menolak rancangan anggaran perubahan tersebut.

Setiap keputusan fraksi harus dipertanggungjawabkan. Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak akan memberi pendapat, karena tidak akan bertanggung jawab atas anggaran perubahan tersebut.

"Kami bukan ingin menghambat pembahasan anggaran ini. Kami hanya ingin data yang terperinci untuk dipelajari, kemudian kami dapat memberi pendapatan atas perubahan anggaran tersebut," katanya.

Sebelum fraksi-fraksi menyampaikan pandangan akhir terhadap Ranperda APBD Perubahan 2015, anggota Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kepri Ruslan Kabulatov meminta pimpinan rapat tidak memulai rapat sebelum data terkait perubahan anggaran diserahkan kepada anggota Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan.

"Kami minta penundaan waktu selama 10 menit untuk membahas permasalahan ini bersama tim anggaran pemerintah daerah," ujarnya.

Permintaan Ruslan disetujui Ketua Komisi I DPRD Kepri dari Fraksi Hati Nurani Rakyat Sukhri Fahrial.

"Sebaiknya permasalahan dirapatkan selama 10 menit untuk mendapat respons dari teman-teman Fraksi PDIP," ujarnya.

Sementara itu, anggota Fraksi Golkar DPRD Kepri Taba Iskandar memberi apresiasi kepada Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dia menegaskan anggota Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan bersikap tegas.

Fraksi Golkar menyetujui Ranperda APBD Perubahan Kepri 2015 semata-mata demi kepentingan masyarakat. Pengesahan anggaran yang lambat, menghambat pelayanan kepada masyarakat.

"Secara normatif kami menilai pembahasan anggaran perubahan tidak prosedural, banyak tahapan yang dilompati. Ini amburadul," katanya.

Pimpinan DPRD Kepri menyetujui rapat ditunda 10 menit. Anggota Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan diminta untuk membahas permasalahan itu dengan pihak eksekutif.

Rapat dilaksanakan di ruang rapat paripurna. Tampak Kepala Bapeda Kepri Naharudin menjelaskan kepada anggota Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana. (Antara)

Editor: Rusdianto