DK FTZ Rapat Nasib BP Batam

Rabu, 23 Maret 2016 00:18 WIB

Batam (Antara Kepri) - Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (DK FTZ) menjadwalkan rapat untuk menentukan nasib Badan Pengusahaan Batam di Jakarta, Rabu.

"Besok jam 16.00 WIB ada rapat, diundang Dewan Kawasan untuk membahas tentang kebijakan BP Batam," kata Wali Kota Muhammad Rudi yang juga anggota DK FTZ Batam di Batam, Kepulauan Riau, Selasa.

Dalam rapat itu, akan dibahas teknis tugas dan wewenang BP Kawasan Batam, juga pemilihan ketua dan anggota BP Kawasan Batam.

"Akan dibahas persoalan personal dan teknis langkah ke depan," kata Wali Kota.

Ia memastikan akan ada pergantian keanggotaan BP Kawasan Batam dalam pekan ini. Sayang, Rudi masih menolak menyebutkan nama-nama yang akan menduduki jabatan bergensi itu.

Rudi juga enggan menjelaskan hasil rapat dengan Dewan Kawasan sebelumnya di Jakarta.

"Saya ini hanya anggota Dewan Kawasan, anggota nomor buncit," katanya.

Sementara itu, sebelumnya, saat menggelar sosialisasi di Batam, Ketua Dewan Kawasan FTZ Batam, Darmin Nasution mengatakan Presiden Joko Widodo menginginkan pengurus BP Kawasan Batam yang baru berasal dari profesional.

Darmin menjelaskan penggantian pengurus BP Batam merupakan salah satu tahapan transisi sebelum Batam sepenuhnya menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dari sebelumnya kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Ia memaparkan syarat yang harus dimiliki oleh pengurus profesional tersebut adalah memiliki integritas, mempunyai kemampuan manajerial, mengetahui urusan birokrasi serta mempunyai visi dan pengalaman dalam bidang bisnis.

Pengurus baru ini nantinya mempunyai tugas melakukan identifikasi aset, mengelola kerja sama dengan investor, memperbaiki pembagian tugas dan wewenang dengan pemerintah kota Batam serta menyiapkan strategi pengembangan kawasan.

Selain itu, dalam masa transisi, juga akan dilakukan audit aset kebijakan kinerja kawasan pengelola terdahulu yang diharapkan selesai dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam tiga atau empat bulan. (Antara)

Editor: Rusdianto

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.