DKP Fasilitasi Pengurusan Legalitas LPSTK Lewat Coremap

Selasa, 15 November 2016 20:56 WIB

Caption: Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lingga perkuat kelembagaan di tujuh titik konservasi melalui kegiatan workshop Coremap CTI di aula Hotel Lingga Pesona Daik, Senin (14/11) siang. (Antarakepri/Ardhi)

Ini salah satu cara kita untuk meransang lembaga ini tumbuh mandiri

Lingga (Antara Kepri) - Dinak Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Lingga melalui program Coremap CTI membantu memfasilitasi pengurusan badan hukum Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Terumbu Karang (LPSTK) di tujuh titik konservasi.

Kabid Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DKP) kabupaten Lingga, Indra Rukian mengatakan ada kucuran dana program Coremap CTI untuk membantu legalitas LPSTK ini.

"Ini salah satu cara kita untuk meransang lembaga ini tumbuh mandiri," kata dia, dalam kegiatan workshop penguatan kelembagaan Coremap CTI di aula hotel Lingga Pesona, Senin Siang.

Dia mengatakan, DKP memiliki harapan lembaga ini bisa lebih mandiri kedepan, berbadan hukum jelas serta mampu membuat program-program dan menjadi aset desa.

Pada kegiatan workshop tersebut, dikatakan Indra, DKP turut menghadirkan dua narasumber yakni dari bagian Hukum pemkab Lingga serta narasumber dari Asian Developmant Bank (ADB) sebagai mitra kegiatan Coremap.

DKP juga menghadirikan anggota LPSTK dari tujuh desa serta kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) sebagai peserta workshopnya.

Dengan berbadan hukum sambung Indra, LPSTK dapat mengambil peran ekonomi dan sosial, melaksanakan kegiatan-kegiatan rencana pengelolaan Terumbu Karang, infrastruktur desa, koordinasi dan monitoring serta pusat informasi desa dan memanfaatkan seed fund atau dana bergulir.

"Untuk bantuan-bantuan dana hibah kedepan harus kepada kelompok yang berbadan hukum. Penguatan LPSTK ini juga sasarannya kesana," terangnya.

Karena, meskipun nanti tidak ada lagi kegiatan dari Coremap, lembaga yang mandiri ini juga bisa membuat program-program dan mendapat bantuan.

"Untuk tahun ini, ada 7 unit boat beserta mesin kapasitas 25 PK untuk Pokmaswas di desa-desa wilayah konservasi," tuturnya.

Indra menambahkan, LPSTK yang telah dibentuk dan dikukuhkan berdasarkan SK Kepala Desa dan telah ada sejak tahun 1999 lalu, dapat lebih produktif dan ikut mendukung program Coremap CTI, baik itu menjaga kelestarian terumbu karang maupun ekonomi produktif serta pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan guna kesejahteraan masyarakat. (Antara)

Editor: Evy R Syamsir