F-PDIP: Defisit Anggaran Jangan Hambat Pelayanan Publik

Jumat, 14 Juli 2017 20:33 WIB

Kami memberi apresiasi kepada pemerintah yang menunda pembangunan 'foodcourt' yang akan menelan anggaran sangat besar. Kegiatan ini dapat dilaksanakan saat anggaran stabil

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, mengingatkan pemerintah bahwa defisit anggaran yang terjadi sejak dua bulan terakhir tidak menghambat pelayanan publik.

Ketua Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Tanjungpinang M. Syahrial di Tanjungpinang, Jumat, mengatakan kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan publik harus dipertahankan untuk dilaksanakan tahun ini.

"Kami memberi apresiasi kepada pemerintah yang menunda pembangunan 'foodcourt' yang akan menelan anggaran sangat besar. Kegiatan ini dapat dilaksanakan saat anggaran stabil," kata Syahrial yang juga Wakil Ketua DPC PDIP Tanjungpinang itu.

Syahrial mengemukakan saat ini pemerintah harus mengkaji lebih mendalam dan memperketat penggunaan anggaran untuk mengutamakan kegiatan yang menyentuh kepentingan publik, terutama yang sejalan dengan program kerja selama lima tahun.

Berdasarkan hasil evaluasi 2016, katanya, penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) mencapai lebih dari 70 persen.

Dengan kondisi itu, diharapkan pada tahun ini hingga berakhirnya masa jabatan Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Syahrul, program kerja yang sesuai dengan visi dan misi pemerintahan harus terus ditingkatkan.

"Masih ada waktu selama setahun untuk mencapai target tersebut," katanya.

Menurut dia, pendapatan asli daerah pada 2016 melampaui target, yakni dari Rp118 miliar menjadi Rp126 miliar, sedangkan APBD 2017 sekitar Rp900 miliar, menurun dibandingkan dengan pada 2016.

Pemerintah Tanjungpinang dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber pendapatan asli daerah. Selain itu, pemerintah juga dapat membuka "lahan" baru untuk menarik pajak dan retribusi.

"Masih banyak sumber pendapatan daerah yang dapat ditingkatkan, tidak hanya dari parkir," ucapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Riono mengatakan defisit anggaran 2017 mencapai Rp119 miliar, karena itu organisasi pemerintahan daerah diminta untuk membahas kegiatan yang sudah direncanakan.

"Perlu dilakukan rasionalisasi anggaran," katanya. (Antara)

Editor: Rusdianto