Mendagri buka Konferensi Kerja Nasional PGRI 2018

Jumat, 2 Februari 2018 22:31 WIB

Mendagri Tjahjo Kumolo saat membuka Konkernas PGRI V di Batam (Antaranews Kepri/Danna Tampi)

Ini sering disampaikan proklamator. Setiap manusia harus punya imajinasi dan impian, agar punya konsepsi dan gagasan, punya keberanian melangkah memperbaiki bangsa dan negara

Batam (Antaranews Kepri) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membuka Konferensi Kerja Nasional Persatuan Guru Republik Indonesia V tahun 2018 di Kota Batam, Kepulauan Riau, Jumat.

Dalam sambutannya, Menteri mengajak guru memiliki impian dan imajinasi untuk melahirkan gagasan dan konsepsi mengenai pembangunan bangsa dan negara.

"Ini sering disampaikan proklamator. Setiap manusia harus punya imajinasi dan impian, agar punya konsepsi dan gagasan, punya keberanian melangkah memperbaiki bangsa dan negara," kata Mendagri.

Guru berperan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia, karena itu harus memiliki impian dan imajinasi besar dalam mendidik anak bangsa.

Ia menyatakan, pendidikan adalah satu visi misi Nawacita, Presiden Joko Widodo, karenanya Presiden memiliki sejumlah program, di antaranya melalui Kartu Indonesia Pintar dan wajib belajar 12 tahun.

Dalam kesempatan itu, Tjahjo meminta agar PGRI menetapkan kode etik, memberikan bantuan hukum pada guru, perlindungan profesi serta memberikan pembinaan dan pengembangan guru, pendidikan dengan berbagai konsep mengajar mengevaluasi peserta didik.

"Pancasila harus menjadi pedoman guru," kata dia.

Ia juga mengingatkan guru juga memiliki tanggung jawab kedaulatan ideologi, melalui pendidikan dan penanaman niai-nilai yang diajarkan kepada anak didik.

Di tempat yang sama, Ketua Umum PGRI, Unifah Rosidi menyatakan Konferensi Kerja Nasional V PGRI 2018 itu mengambil tema Membangkitkan Kesadaran Kolektif PGRI dalam Meningkatkan Disiplin dan Etos Kerja untuk Pendidikan Bermutu.

Konferensi Nasional yang diikuti ribuan guru dari seluruh Indonesia itu juga disertai penandatanganan nota kesepahaman antara PB PGRI dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonsia dan pembacaan deklarasi bersama terkait anti radikalisme.

Dalam sambutannya Unifah meminta pemerintah untuk memprioritaskan pengangkatan guru honor sebagai Aparatur Sipil Negara, terutama para pahlawan tanda jasa yang bertugas bertahun-tahun di daerah terpencil, terdepan.

Guru honor telah lama mengabdi yang memiliki kualitas dan kompetensi," kata dia.

Editor: Rusdianto