Batam (Antaranews Kepri) - Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno meminta seluruh instansi yang berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau menjaga konsistensi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Jangan di awal-awal saja semangat, karena tadi pak Wakil Wali Kota menyampaikan ini zaman now. Jadi kita betul-betuk harus membuka diri," kata Teguh, di Batam, Rabu. Teguh mengatakan sangat terkesan dengan MPP yang dinilainya terbaaik di Indonesia yang memiliki tujuan untuk memudahkan pelayanan perizinan kepada masyarakat.
Teguh menambahkan terobosan itu harus dihargai dan diapresiasi sehingga terus dapat memberikan pelayanan terbaik dan masyarakat tidak lagi mengalami hambatan dalam hal mengurus terkait perizinan keseharian mereka.
"Semoga MPP ini segera diresmikan oleh Presiden," ujarnya. Teguh mengatakan sempat bertanya kepada masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan di MPP terutama terkait pengurusan legalitas tanah atau pengalihan hak.
Masyarakat, kata Teguh, menyampaikan waktu untuk mengurus perizinan tidak membutuhkan waktu lama dan tidak dimintai uang pelicin. Mengenai pengurusan paspor baru serta perpanjangan dnilainya sangat baik, karena nomor antrean diberitahukan sehingga masyarakat tidak harus menunggu berjam-jam.
"Ini langkah-langkah terobosan yang bagus sekali karena memberikan kepastian, perpanjagan SIM dan STNK tadi bisa dilakukan hanya dalam tiga sampai empat menit," ujarnya, Dengan adanya MPP kata Teguh akan menghilangkan percaloan.
Komisi VI, kata Teguh, akan berdialog dengan Pemerintah Provinsi Kepri, Pemkot dan BP Batam untuk mendengar sekaligus menyampaikan beberapa persoalan yang selama ini menganjal. Teguh menyatakan kegembiraan karena saat ini BP dan Pemkot Batam sudah terlihat bersinergi.
"Dulu saya lihat ada masalah psikologis dan (BP dan Pemkot Batam) saling serang di media, hari ini saya apresiasi," katanya.
Teguh mengatakan beberapa waktu lalu Pemkot Batam sempat mengadu ke Komisi II dan BP Batam ke ke komisi VI. Saat itu kedua komisi tersebut kata Teguh mencoba mencari jalan keluar untuk menyampaikan ke pemerintah pusat. Namun didapatkan kesimpulan yang terbaik untuk menyelesaikan perselihan tersebut harus ada inisiatif dari kedua belah pihak.
Menurut Teguh apabila kondisi di Batam tidak kondusif investor dipastikan enggan menanamkan modalnya di kota tersebut. Pihaknya juga akan mengupayakan bantuan anggaran untuk mensupport MPP di Kota Batam terutama kepada instansi vertikal yang menjadi rekan kerja komisinya.
"Alokasi anggaran akan kita komunikasikan, kalau terkait mitra kerja kita akan dorong agar ada anggarannya," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Batam Gustian Riau mengatakan sampai saat ini MPP masih daam tahapan uji coba dan direncanakan akan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo.
"Saat ini ada 427 perizinan yang bisa dilakukan di MPP," katanya. Tidak hanya menyediakan konter untuk pelayanan di MPP kata Gustian juga memiliki area bermain anak, ruang menyusui dan pelamin pernikahan yang dapat dipergunakan masyarakat secara gratis.(Antara)
Editor: Rusdianto
Komentar