DPR RI puji Mal Pelayanan Publik Batam

Batam (Antaranews Kepri) - Komisi VI DPR RI memuji operasional Mal Pelayanan Publik (MPP) Batam, Kepulauan Riau, karena dinilai dapat memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai perizinan.

"Sangat bagus, representatif, bahkan terbagus di Indonesia. Terobosan ini harus dihargai, diapresiasi," kata Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno dalam kunjungan spesifik ke MPP Batam, Kamis.

Ia berharap MPP yang sudah beroperasi sejak sebulan lalu itu segera diresmikan oleh Presiden Jokowi agar bisa lebih optimal melayani masyarakat.

Dalam kunjungan itu, Teguh Juwarno menyempatkan diri berdialog dengan masyarakat yang sedang mengurus izin.

Menurut Teguh, warga mengaku sangat terbantu dengan MPP ini. "Tentang peralihan hak dalam pengurusan legislasi tanah, saya tanya ada bayar uang pelicin, mereka bilang tidak. Saya tanya, dulu seperti apa. Walaupun tidak menyatakan dengan jelas, tapi kalau dulu mungkin lebih sulit. Sedangkan di sini, lebih mudah. Itu satu perkembangan yang menarik," kata dia.

Meski menganggap MPP Batam yang terbaik di Indonesia, namun ia berharap pihak terkait di kota industri itu tidak berpuas diri.

Menurut dia, tantangan layanan publik ke depan akan semakin besar, karena MPP hadir untuk memberikan pelayanan terbaik, agar masyarakat tidak mengalami hambatan atau kesulitan dalam mengurus perizinan.

"Untuk konteks MPP ini, yang jadi tantangan adalah bagaimana menjaga konsistensi pelayanan. Jangan di awal semangat, di tengah jalan lalai, lengah, kemudian berjalan seperti dulu lagi," kata dia.

Di tempat yang sama, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan MPP Batam menjadi satu dari empat proyek percontohan nasional.

Tiga MPP lainnya yaitu Jakarta, Surabaya, dan Banyuwangi.

"MPP Batam salah satu pilot project. Tapi, yang berhasil mengintegrasikan seluruh pelayanan itu Batam," kata dia.

Selain pelayanan oleh Pemkot, berbagai institusi pemerintah juga memberikan layanan di MPP Batam, di antaranya Ditjen Imigrasi untuk pengurusan paspor dan Kepolisian untuk pembuatan STNK, perpanjangan SIM.

"Ada KUA, BP dengan sejumlah perizinannya, Pemkot dengan sejumlah perizinannya, Bea Cukai, Badan Pertanahan, Notaris, semua bergabung di MPP," kata Amsakar.

Saat ini, Tim Bersama gabungan seluruh intansi sedang menyusun integrasi seluruh pelayanan di MPP, agar masyarakat tidak perlu menyampaikan dokumen yang sama berulang kali ketika mengurus perizinan yang berbeda.

"Jadi konsumen tidak perlu diberatkan dengan yang itu itu saja untuk layanan yang berbeda. Harapan saya dalam tahun ini selesai," kata dia.