Melawan Pilkada Sunyi

id pilkada tanjungpinang,media massa,kampanye pilkada

Lis-Maya dan Syahrul-Rahma saat menunjukkan nomor urut pasangan calon pesrta Pilkada 2918. (Antaranews Kepri/Aji Anugraha)

Ini persoalan besar dalam pilkada. Penyelenggara dan peserta pilkada seharusnya menghangatkan pesta demokrasi sehingga menimbulkan daya tarik
Tanjungpinang (Antaranews Kepri) - Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau sudah di depan mata. Intensitas penyelenggara pemilu pun semakin tinggi melaksanakan tahapan demi tahapan pilkada baik untuk di internal lembaganya maupun yang berhubungan dengan calon pemilih.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanjungpinang maupun Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Tanjungpinang ternyata juga harus menyisipkan waktu untuk mengurusi persoalan pemilu, terutama yang berhubungan dengan verifikasi persyaratan peserta Pemilu 2019.

"Berasa tidak ada tanggal merah selama mengurusi pilkada dan pemilu ini," kata Ketua KPU Tanjungpinang Robby Patria, di Tanjungpinang, Senin.

Sejak 15 Februari 2018, KPU Tanjungpinang menetapkan masa kampanye. Pasangan calon nomor I, Syahrul-Rahma, dan pasangan nomor urut 2, Lis Darmansyah-Maya Suryanti diberi waktu selama 128 hari untuk berkampanye. Namun sayang, berita terkait pelaksanaan kampanye kedua pasangan calon itu jarang menghiasi media massa.
    
Sejumlah jurnalis gamang memberitakan kegiatan politik para kandidat karena khawatir tidak adil, diidentifikasi sebagai media massa pendukung pasangan calon tertentu.

"Boleh, jurnalis boleh memberitakan kegiatan kampanye para kandidat, namun harus adil. Yang tidak boleh itu, pasang iklan atau sejenis galeri foto tentang aktivitas kandidat," kata anggota Panwaslu Tanjungpinang, Muhammad Zaini.
    
Aktivitas politik para kandidat itu juga sulit tercium sejumlah jurnalis. Mereka mengeluhkan kampanye terbatas yang dilakukan para kandidat karena sering tidak sesuai dengan jadwal kampanye yang dilaporkan kepada penyelenggara pemilu.
    
Perdebatan pun muncul terkait persoalan itu, apakah para kandidat khawatir kampanye diliput jurnalis atau mungkin merasa tidak efektif menggunakan media massa sebagai media sosialisasi melalui berita.

Berdasarkan data dari Pemkot Tanjungpinang, jumlah media massa yang terdaftar mencapai 200, rata-rata media dalam jaringan (online).
    
Kegiatan politik dua pasangan calon itu lebih sering muncul di media sosial. Bahkan perdebatan politik soal dukung-mendukung pun kerap terjadi di media sosial tertentu.
    
Sementara sampai sekarang belum ada lembaga survei yang merilis seberapa efektifkah media massa maupun media daring dalam memenangkan kandidat pilkada.
    
Secara umum, kondisi masyarakat dalam menghadapi Pilkada Tanjungpinang 2018 seperti hari-hari biasanya. Tanjungpinang seperti tidak dalam menghadapi pesta demokrasi.

Pilkada di Tanjungpinang seperti kurang bermagnet. Tiga elemen penting dalam menyukseskan pilkada yakni penyelenggara pemilu, kandidat pilkada dan masyarakat belum memberikan sinyal politik yang kuat bahwa pilkada akan melahirkan pemimpin yang menentukan nasib Tanjungpinang selama lima tahun mendatang.
    
Satu kalimat justru sering terucap dalam sejumlah perbincangan politik di antara kalangan mahasiswa, politisi, tokoh masyarakat dan pers yakni pilkada di Tanjungpinang sunyi.
    
Bahkan dalam forum diskusi dengan puluhan jurnalis dari berbagai media massa dan organisasi profesi, yang digelar Panwaslu Kota Tanjungpinang, baru-baru ini, "Pilkada Sunyi" menjadi tema yang diangkat salah satu narasumber. Tidak ada yang membantah tema itu, sebaliknya malah mengaminkan bahwa memang benar pesta demokrasi kali ini berasa sunyi.
    
Berita yang lebih menonjol terkait penyelenggaraan pilkada. Sejumlah media massa memuat berita yang sama terkait kegiatan KPU maupun Panwaslu Tanjungpinang. Berita itu bersumber dari rilis yang dibuat oleh kedua lembaga penyelenggara pemilu tersebut.
    
"Pilkada Sunyi" menggambarkan situasi yang tidak sesuai dengan harapan penyelenggara pemilu. Bahkan banyak potensi negatif akibat kondisi pilkada yang tidak semarak ini seperti banyak pemilih yang golput, politik uang dan kampanye hitam.
    
Mantan Komisioner Bawaslu Kepri, Indrawan, juga mempertanyakan kenapa pilkada di Tanjungpinang berasa kurang bermagnet, bahkan seperti tidak ada perayaan pesta demokrasi.
    
"Ini persoalan besar dalam pilkada. Penyelenggara dan peserta pilkada seharusnya menghangatkan pesta demokrasi sehingga menimbulkan daya tarik," kata Indrawan, yang sekarang menjadi peneliti salah satu lembaga pengawas pemilu.
    
Potensi golput bukan sekadar isapan jempol belaka, melainkan ancaman yang ada di depan mata. Penyelenggara pemilu sudah semestinya membangkitkan emosi masyarakat untuk lebih peduli terhadap pilkada.

Penyelenggara pemilu, termasuk pers harus mampu mengganti rasa pesimisme masyarakat terhadap pilkada menjadi optimisme.
    
"Bagian terpenting dalam menyukseskan pilkada yakni persentase jumlah pemilih meningkat, tidak ada konflik, dan demokratis," kata Indrawan.
    
Sejumlah peserta berpendapat pilkada kurang menarik perhatian publik lantaran kurang inovatif, dan kandidat yang bertarung sudah dikenal masyarakat. Lis Darmansyah dan Syahrul merupakan pasangan pilkada pada tahun 2013.
    
"Apakah masyarakat menilai positif atau negatif terhadap kedua figur tersebut jika pilkada sekarang terasa sepi? Silahkan menilai sendiri," kata Sutana, salah seorang jurnalis yang menjadi peserta dalam forum diskusi tersebut.
    
Jurnalis lainnya mengingatkan Panwaslu Tanjungpinang untuk lebih mengawasi kegiatan peserta pilkada. Hal itu disebabkan aktivitas kampanye yang dilakukan pasangan calon nomor urut 1 dan 2 tidak sesuai dengan yang dilaporkan kepada penyelenggara pemilu.
    
"Bagaimana kami mau meliput kegiatan kampanye tersebut kalau para peserta pilkada saja terkesan menghindar. Padahal mereka diuntungkan jika diliput, dan diberitakan," katanya.
    
Ketua Panwaslu Tanjungpinang Maryamah mengatakan salah satu pasangan calon sudah diberi teguran karena tidak melaporkan kampanye, padahal kegiatan itu harus diawasi.
    
"Kami sudah mendudukkan permasalahan ini yang difasilitasi pihak kepolisian. Kami ingatkan sekali lagi kepada seluruh paslon untuk melaksanakan kampanye sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya.

Ngopi Ala Panwaslu
    
Upaya untuk meningkatkan peran pers dalam mengawasi pilkada tidak hanya dilakukan Panwaslu Tanjungpinang dalam forum resmi, melainkan juga melalui ngobrol di warung kopi bersama sejumlah jurnalis yang fokus meliput pilkada.
    
Panwaslu Tanjungpinang mengambil tagline "Ngobrol Pilkada" yang disingkat menjadi NGOPI sebagai alat komunikasi untuk membangun kemitraan dengan para jurnalis.
    
NGOPI berhasil dilaksanakan secara rutin oleh Panwaslu Tanjungpinang dalam mendiskusikan berbagai permasalahan pilkada, terutama yang berhubungan dengan pengawasan. Pers merupakan salah satu unsur terpenting dalam meningkatkan partisipasi pengawasan pilkada.
    
Satu jurnalis, satu media massa dapat mendorong ratusan bahkan ribuan orang untuk peduli terhadap pilkada hanya melalui berita.
    
"Jurnalis memiliki tugas mengawasi pilkada, sama seperti kami. Mereka merupakan orang-orang cerdas yang memiliki kapasitas untuk menjadi bagian dalam menyukseskan pilkada," kata Ketua Panwaslu Tanjungpinang, Maryamah.
    
Maryamah berpendapat pers sebagai pilar demokrasi keempat memiliki kapasitas yang besar dalam menghangatkan pilkada, dan mendorong pemilih untuk menggunakan hak suaranya  pada pilkada.
    
"Pilkada lebih berwarna karena dedikasi jurnalis kepada masyarakat," katanya.
    
Ia mengatakan hubungan Panwaslu Tanjungpinang dengan sejumlah jurnalis tidak mengurangi pengawasan mereka terhadap penyelenggaraan pemilu. Panwaslu Tanjungpinang berharap mendapat masukkan dan kritik yang produktif dari pers sehingga dapat meningkatkan kinerjanya.
    
"Kami berharap tidak hanya kandidat yang diawasi pers, melainkan juga penyelenggara pemilu. Kami sangat terbuka terhadap para jurnalis, karena tidak ada alasan untuk menutupi kinerja kami," ujarnya.

Pemilih Pemula
    
KPU Tanjungpinang dan Panwaslu Tanjungpinang sejak beberapa pekan terakhir hingga sekarang fokus mendorong pemilih pemula menggunakan hak suara. Penyelenggara pemilu itu melakukan berbagai kegiatan di kampus dan SMA untuk mendorong pemilih pemula tidak golput.
    
KPU Tanjungpinang sejak dua pekan terakhir hingga hari ini fokus ke sekolah-sekolah dan kampus mendorong pemilih pemula menggunakan hak pilih. Ketua KPU Tanjungpinang Robby Patria hari ini menjadi pembina upacara di SMAN 2 Tanjungpinang.
    
Ia mengingatkan kepada para siswa SMAN 2 Tanjungpinang yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih untuk memastikan dirinya terdaftar dalam daftar pemilih sementara.
    
"Jumlah pemilih sementara berdasarkan hasil pencocokan dan penelitian di setiap rumah lebih dari 144 ribu orang, 12 ribu di antaranya merupakan pemilih baru," kata Robby.
    
Sementara itu, anggota Panwaslu Tanjungpinang Muhammad Zaini dalam berbagai pertemuan dengan dosen, mahasiswa, guru dan siswa tidak hanya menargetkan pemilih menggunakan hak suara, melainkan berpartisipasi mengawasi pilkada. Mahasiswa dan siswa yang tergolong sebagai pemilih pemula merupakan sayap-sayap demokrasi yang memiliki energi besar mengawasi pilkada.
    
"Jadi harapan kami mereka tidak hanya menggunakan hak pilih, melainkan juga mengawasi pilkada. Laporkan kepada kami jika mendengar atau melihat pelanggaraan pilkada yang dilakukan kandidat pilkada maupun KPU Tanjungpinang," tegasnya. (Antara)

Editor: Rusdianto
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar