Tanjungpinang (ANTARA) - Bawaslu Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri) mengevaluasi partisipasi pemilih pilkada serentak 2024 untuk pemilihan wali kota (Pilwako) daerah itu mengalami penurunan dibanding pilkada tahun 2018, yaitu dari 59 persen menjadi 56 persen.
"Padahal di pilkada tahun kemarin, Pilwako Tanjungpinang digelar serentak dengan Pilgub Kepri. Sementara di periode sebelumnya cuma pilwako saja, namun partisipasi pemilih saat itu masih lebih tinggi dibanding 2024," kata Yusuf di Tanjungpinang, Jumat.
Yusuf menyebut penurunan partisipasi pemilih pada pilkada 2024 di Tanjungpinang berkaitan dengan animo masyarakat/pemilih terhadap berbagai faktor, misalnya ada kemungkinan tidak kompetitifnya calon kepala daerah yang akan dipilih.
Selain itu, faktor cuaca hujan yang terjadi pada saat hari pencoblosan tanggal 27 November 2024, disebut-sebut ikut memicu kurangnya partisipasi pemilih datang ke TPS.
"Rendahnya partisipasi pemilih di Pilwako Tanjungpinang menjadi jadi salah satu bahan evaluasi penting bagi kami agar bagaimana partisipasi pemilih ke depan terus meningkat," ujarnya.
Yusuf menyampaikan pasca penyelenggaraan pilkada serentak 2024, pihaknya lebih banyak menjalin kerja sama secara eksternal guna memperkuat kelembagaan Bawaslu Tanjungpinang.
Sebagai contoh, kata dia, Bawaslu Tanjungpinang menggandeng lembaga-lembaga survei dan kajian dari lingkungan kampus untuk berdiskusi dan meminta pandangan menyangkut pemahaman mereka terhadap kepemiluan.
Hasil diskusi itu, lanjut dia, menjadi bahan evaluasi Bawaslu agar penyelenggaraan pilkada semakin membaik, baik dari segi penyusunan daftar pemilih tetap (DPT), partisipasi pemilih yang tinggi, serta nol politik uang.
"Kami juga memperbanyak sosialisasi kepemiluan kepada masyarakat, terutama di lingkungan kampus," imbuhnya.
Yusuf menambahkan secara umum pelaksanaan pilkada Tanjungpinang 2024 berjalan aman dan lancar, yang dibuktikan dengan tidak adanya sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).
Di samping itu, situasi pilkada di ibukota Provinsi Kepri tersebut diklaim minim pelanggaran, mulai dari pemasangan alat peraga kampanye (APK) hingga kampanye berlangsung kondusif.
"Sampai saat ini, kami tak ada menangani pelanggaran pilkada. Memang ada laporan, tapi berhasil ditangkal dan tidak cukup bukti," ucapnya.
Yusuf turut mengapresiasi seluruh unsur terkait, meliputi pemerintah daerah, KPU, TNI, Polri, pemantau pilkada, tokoh agama dan masyarakat karena bahu-membahu mewujudkan Pilwako Tanjungpinang aman dan damai.
Komentar