Pengamat: paslon perlu memastikan pendukung rekam KTP-e

id hendri sanopaka,rekam,kartu tanda penduduk,elektronik,KTP-e,Pilkada Tanjungpinang

Pengamat: paslon perlu memastikan pendukung rekam KTP-e

Ketua KPU Tanjungpinang Robby Patria meluncurkan pesta demokrasi Pilkada 2018. (Antaranews Kepri/Niko Panama)

Semestinya pasangan calon juga harus proaktif, jangan sampai pendukungnya atau bahkan ternyata tim suksesnya ada di 13 ribu yang belum perekaman KTP elektronik. Bakal sia-sia kalau seperti itu
Tanjungpinang (Antaranews Kepri) - Pengamat politik Henri Sanopaka berpendapat pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang perlu proaktif memastikan para pendukungnya telah melakukan perekaman data Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-e).

"Pasangan calon wali kota harus mulai mendata apakah pendukungnya masuk di 13 ribu penduduk yang belum melakukan perekaman KTP elektronik," kata Endri yang merupakan akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Stisipol) Raja Haji Fisabillah Tanjungpinang, di Tanjungpinang, Senin.

Menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanjungpinang, lebih kurang 13 ribu penduduk lama belum melakukan perekaman KTP-Elektronik, 4 ribu di antaranya memasuki usia 17 tahun, disebut pemilih pemula potensial memilih.

Pengamat menilai, 13 ribu jumlah suara yang signifikan, selisih satu suara dalam Pemilukada bisa menentukan kemenangan dalam Pilwako Tanjungpinang nanti.

Hendri mengamati, pentingnya paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang mendata penduduk pontensial memilih namun belum memiliki KTP-Elektronik lantaran belum merekam, upaya untuk menjangkai seberapa besar potensi dukungan.

"Semestinya pasangan calon juga harus proaktif, jangan sampai pendukungnya atau bahkan ternyata tim suksesnya ada di 13 ribu yang belum perekaman KTP elektronik. Bakal sia-sia kalau seperti itu," ujarnya.

Jika belum penduduk belum melakukan perekaman, lanjutnya, maka pasangan calon perlu memfasilitasi untuk bisa melakukan perekaman KTP-elektronik dan minimal mendapatkan Surat Keterangan (Suket) pengganti KTP-elektronik.

Ia menjelaskan, di Pilkada 2018, Suket pengganti KTP-elektronik masih dapat digunakan sebagai syarat untuk dapat memilih, dengan memasukkan data penduduk tersebut ke Daftar Pemilih Sementara (DPS). Namun, pada Pemilu serentak 2019 Suket tidak berlaku lagi.

"Kemudian melaporkan ke kantor lurah untuk dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan nantinya," ungkapnya.

Kemudian, calon wali kota dan wakil wali kota pada Pemilihan Kepala Daerah Tanjungpinang perlu mendata calon pemilih agar tidak golput atau tidak menggunakan hak pilih saat pemilihan nanti.

Sementara syarat untuk didaftarkan sebagai pemilih diharuskan memiliki KTP elektronik atau Surat Keterangan sudah melakukan perekaman KTP elektronik.

Menurut dia, alasan mendasar dikhawatirkan mereka yang tidak terdaftar tersebut, nanti malah membuat opini seolah mereka kehilangan hak pilih pada 27 Juni.

"Padahal kesalahan pada mereka sendiri. Jangan sampai ributnya nanti pada saat hari H pemilihan, baru mencak-mencak menyalahkan penyelenggara," ungkapnya.

Selain Paslon peserta Pilkada Tanjungpinang, penyelenggara pemilu diharapkan gencar mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pillwako Tanjungpinang 2018, dengan ketentuan terdaftar dalam daftar pemilih dan syaratnya telah memiliki KTP elektronik atau bisa dengan Suket dalam prosesnya.

"Sementara data yang ada di disduk 'kan 13 ribu itu belum melakukan perekaman KTP elektronik, maka ranah Disdukcapil Kota Tanjungpinang yang harus proaktif untuk mengundang masyarakat yang wajib KTP melakukan perekaman, melalui kecamatan dan kelurahan, seperti yang pernah dilakukan pada 2011 dan 2012 lalu," ungkapnya.

Disdukcapil dirasa juga perlu melakukan mobilisasi untuk masyarakat yang wajib KTP melakukan perekaman KTP elektronik, sebab di pemilu 2019 syaratnya harus KTP elektronik.
 
Pewarta :
Editor: Rusdianto Syafruddin
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar